Kompas.com - 03/04/2013, 16:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung dimasukkannya pasal yang mengatur soal santet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). MUI menilai praktik santet berbahaya.

"Santet itu pembagian dari sihir. Sihir itu ada. Di Al Quran ada, di sabda nabi juga ada. Sihir itu tidak baik, harus dihilangkan. Kami setuju kalau itu dimasukkan dalam pidana," kata Koordinator Ketua MUI Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Ma'ruf mengatakan, MUI pernah mengeluarkan fatwa haram terkait perdukunan. Hanya saja, untuk dimasukkan ke RUU KUHP, MUI tak mengerti bagaimana teknis pembuktian santet dalam proses hukum nantinya.

"Kami tidak punya info bagaimana itu memidanakannya, bukti pidananya seperti apa. Itu barangkali minta pendapat ke ahli-ahli hukum pidana," ujarnya.

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam RUU KUHP, yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    Nasional
    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Nasional
    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Nasional
    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Nasional
    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi 'Diskon' 5 Tahun Penjara

    Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi "Diskon" 5 Tahun Penjara

    Nasional
    Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

    Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

    Nasional
    Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

    Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

    Nasional
    Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

    Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

    Nasional
    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Nasional
    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Nasional
    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Nasional
    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Nasional
    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Nasional
    Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

    Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.