Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerangan LP Sleman, Presiden Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen

Kompas.com - 03/04/2013, 15:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera membentuk tim investigasi independen terkait kasus penyerangan empat tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Penyelidikan independen dinilai paling tepat untuk menghindari konflik kepentingan institusi lembaga negara yang diduga terkait kasus tersebut.

Hendardi dari Setara Institute menilai, banyaknya tim investigasi bentukan TNI, Polri, hingga Komnas HAM justru akan semakin mengaburkan fakta. "Oleh karena itu, tim investigasi eksternal yang kredibel harus segera dibentuk. Jangan sampai ada impunitas dari lembaga tertentu membuat kasus ini tak terbongkar," ujar Hendardi dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2013).

Hendardi mengaku tak begitu percaya dengan kinerja dua lembaga penegak hukum, yakni TNI dan Polri dalam mengusut kasus ini. Ia pun mengkritik pernyataan Pangdam yang mengatakan bahwa pelaku penyerangan adalah gerombolan bersenjata. "Di negara ini, tak ada istilahnya pasukan siluman atau gerombolan bersenjata. Kali ini yang terjadi menunjukkan keahlian terlatih," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti meminta DPR melaksanakan fungsi pengawasannya dengan berkomunikasi dengan Presiden untuk segera membentuk tim penyelidik independen dalam kasus ini.

"Penyelidik independen penting agar tidak ada bias dalam penanganan kasus. Dengan demikian, maka kredibilitas hasil investigasi akan tinggi karena dilakukan oleh pihak-pihak yang independen," ucap Poengky.

Selain itu, Poengky mengatakan, pimpinan DPR juga perlu meminta komisi-komisi berwenang, khususnya Komisi I dan Komisi III, segera memanggil para pimpinan dari institusi-institusi terkait dengan kasus tersebut. "Utamanya, Panglima TNI, Kapolri, Menkumham untuk menjelaskan kasus tersebut dan sampai di mana upaya pengungkapan kasus tersebut telah dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, mantan jaksa senior, Chairul Imam, menilai, tim independen itu diisi oleh pihak eksternal. TNI dan Polri tidak boleh terlibat di dalam tim independen tersebut. "Tim independen harus di luar TNI dan Polri," imbuhnya.

Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman, DI Yogyakarta, diserbu sekelompok orang pada hari Sabtu (23/3/2013) pukul 01.00 dini hari. Empat orang dilaporkan tewas. Saat itu datang tiga truk bermuatan sekitar 15 orang bersenjata lengkap dan menggunakan tutup kepala serta pelindung tubuh. Mereka memaksa masuk LP, tetapi dilarang oleh penjaga LP.

Kelompok bertopeng ini kemudian melempar granat dan melukai penjaga LP, lalu mencari pelaku pengeroyokan anggota TNI Kesatuan Kopassus Kandang Menjangan, Kartosuro, Solo, Sersan Satu Santoso di Hugos Cafe, Yogyakarta. Kelompok bersenjata ini pun menembak mati empat pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI di Hugos Cafe.

Setelah melakukan aksinya, kelompok ini langsung kabur meninggalkan LP. Aksi mereka pun melukai sedikitnya delapan petugas keamanan dan merusak CCTV di lapas. Menurut informasi dari Humas Ditjen Pemasyarakatan, petugas yang luka di antaranya Widiatmana dengan pangkat III/a yang mengalami luka di dagu, serta Supratikno, pangkat II/c yang mengalami luka di mata kanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Nasional
    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Nasional
    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Nasional
    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Nasional
    Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

    Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

    Nasional
    Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

    Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

    Nasional
    Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

    Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

    Nasional
    Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

    Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

    Nasional
    Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

    Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

    Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

    Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

    Nasional
    Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

    Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

    Nasional
    Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

    Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

    Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

    Nasional
    PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

    PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com