Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham dan Adnan Diduga Lakukan Pelanggaran Kode Etik

Kompas.com - 03/04/2013, 14:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait pembocoran draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Komite Etik menyebut Abraham dan Adnan masing-masing sebagai terperiksa satu dan terperiksa dua.

"Memutuskan dugaan adanya pelanggaran etika oleh unsur pimpinan KPK terkait draf surat perintah penyidikan selanjutnya disebut sprindik atas nama Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh identitas terperiksa, Abraham Samad," kata Ketua Komite Etik Anies Baswedan dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2013).

Sidang terbuka ini diikuti lima anggota Komite Etik serta empat unsur pimpinan KPK yang tidak masuk dalam Komite Etik, yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja.

Sebelumnya, Anies mengungkapkan, Komite Etik menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan unsur pimpinan KPK terkait pembocoran sprindik Anas. Namun, dia belum dapat mengungkapkan siapa unsur pimpinan KPK yang ditemukan melanggar kode etik terkait bocornya draf sprindik Anas tersebut.

Menurut Anies, ada dua hal yang dibocorkan terkait draf sprindik Anas ini. Pertama, kebocoran informasi. Kedua, kebocoran dokumen draf sprindik itu sendiri. Adapun kebocoran dokumen draf tersebut berpotensi menjadi pelanggaran pidana mengingat dokumen yang bocor, termasuk dokumen rahasia negara.  

Anies juga mengatakan, motif di balik bocornya sprindik dan informasi soal penetapan Anas sebagai tersangka ini bukanlah motif politik. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai motif di balik kebocoran tersebut.

Komite Etik dibentuk setelah KPK menggelar rapat pimpinan yang menerima hasil penelusuran tim investigasi yang dibentuk Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Hasil investigasi tim menyimpulkan bahwa draf sprindik atas nama Anas yang bocor merupakan dokumen asli keluaran KPK. Tim investigasi pun merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk membentuk Komite Etik yang beranggotakan pihak esternal dan internal KPK.

Sejauh ini, Komite Etik telah memeriksa sejumlah saksi, baik unsur pimpinan KPK, pejabat KPK lainnya, maupun pihak ekstenal, seperti awak media. Komite Etik juga sudah memeriksa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan. Dia diperiksa Komite Etik karena berdasarkan pemberitaan media online, politikus Partai Demokrat ini mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa Anas tersangka pada Kamis (7/2/2013), padahal dokumen draf sprindik Anas tersebut baru beredar di media pada Jumat (8/2/2013) atau Sabtu (9/2/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

    Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

    Nasional
    Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

    Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

    BrandzView
    Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

    Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

    Nasional
    Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

    Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

    Nasional
    Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

    Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

    Nasional
    Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

    Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

    Nasional
    7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

    7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

    Nasional
    Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

    Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

    Nasional
    Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

    Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

    Nasional
    Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

    Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

    Nasional
    Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

    Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Riset 'Smart Agriculture'

    Jokowi Minta Pemda Riset "Smart Agriculture"

    Nasional
    Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

    Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

    Nasional
    PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

    PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

    Nasional
    Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

    Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com