KPK Kembali Periksa Sestama BPN

KPK memeriksa Managam karena dia dianggap tahu seputar lahan proyek Hambalang. Laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang.

Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu. Kemudian, Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK Hak Pakai bagi Kemenpora kepada anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak.

Seusai diperiksa KPK, Ignatius mengaku mengambil SK pemberian hak pakai lahan Hambalang dari Sestama BPN. SK tersebut kemudian diserahkan Ignatius kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Sementara Managam mengatakan tidak ada peralihan tanah di bukit Hambalang dari Probosutejo sebagai pemilik hak guna usaha (HGU) kepada Kemenpora. Managam pun membantah diminta mengurus sertifikat lahan Hambalang. Menurut Managam, dia hanya memonitor lahan proyek Hambalang sesuai dengan kewenangannya sebagai mitra kerja Komisi II DPR. “Saya selaku mitra kerja Komisi II DPR, wajar kalau memonitor,” katanya.

Selain memeriksa Managam, KPK hari ini memanggil saksi lain, yakni ketua panitia lelang proyek Hambalang, Wisler Manalu, serta pegawai Kemenpora lainnya, Jaelani, Sanusi, dan Bambang Siswanto.