Kompas.com - 03/04/2013, 09:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigasi proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). BPK diminta menelusuri penyimpangan proyek triliunan rupiah tersebut.

"Salah satu hasil rapat internal komisi adalah Komisi I akan menyurati BPK untuk melakukan audit investigatif atas penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan PLIK/MPLIK," ujar anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya dalam pesan singkat yang diterima Rabu (3/4/2013).

Tantowi mengatakan, keputusan untuk melakukan audit atas proyek pelayanan internet itu dilakukan setelah melihat hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Panja PLIK/MPLIK Komisi I DPR di enam provinsi. Hasilnya, Komisi I melihat banyak penyimpangan yang terjadi.

"Program Kemenkominfo yang anggarannya bersumber dari dana Universal Service Obligation (USO) senilai Rp 2,4 triliun ini ditemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya," kata Tantowi.

Kekacauan yang terjadi, misalnya, banyak alat yang ditempatkan di lokasi yang tidak seharusnya, spesifikasi alat yang tidak sesuai atau berkualitas buruk, penyalahgunaan mobil-mobil MPLIK untuk pengisian solar, hingga pembayaran PLN. Di beberapa kecamatan di daerah, hanya satu dari empat mobil operasional yang berfungsi. Bahkan, ada juga alat-alat yang dipakai sudah rusak.

Ketua Panja PLIK/MPLIK Evita Nursanty mengatakan, ada beberapa wilayah yang tidak mengetahui program tersebut. Bahkan, Gubernur Gorontalo sempat menolak pelimpahan mobil untuk program MPLIK karena tak memiliki dana untuk mengoperasikannya. Padahal, program ini seharusnya tidak dibebankan ke pemerintah daerah, tetapi ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa.

"Komisi I mengharapkan hasil temuan Panja tersebut dapat ditindaklanjuti oleh BPK dalam bentuk audit investigatif," kata Tantowi.

Adapun PLIK/MPLIK merupakan salah satu program Kemenkominfo untuk memperkenalkan internet ke masyarakat. Program ini dilakukan di kecamatan seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mendorong masyarakat melek informasi melalui jaringan internet. Pembiayaan program PLIK/MPLIK berasal dari dana USO, yakni urunan 10 operator telekomunikasi yang dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran setoran adalah 1,25 persen dari pendapatan kotor masing-masing perusahaan operator telekomunikasi.

Dengan demikian, total anggaran 2010-2014 untuk program PLIK/MPLIK mencapai sekitar Rp 2,4 triliun. Anggaran itu dibayarkan kepada enam pemenang tender proyek, yakni PT Telkom, PT Multidana Rencana Prima, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet. Para pemenang tender itu berkewajiban menyediakan peralatan hingga melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan membayar kepada para pemenang tender setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Mei: Tambah 263, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.052.363

UPDATE 21 Mei: Tambah 263, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.052.363

Nasional
Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Nasional
RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

Nasional
Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Nasional
Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Nasional
Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Nasional
Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Nasional
Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Nasional
Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Nasional
Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Nasional
Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Nasional
Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Nasional
Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Nasional
Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.