Kompas.com - 03/04/2013, 01:17 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, negara tidak boleh dikuasai hukum rimba. Jika masyarakat hanya mempercayai hukumnya sendiri, maka yang paling kuat akan merasa paling benar.

Hal itu dikatakan Marzuki dalam pelantikan tiga politisi Partai Golkar menjadi anggota DPR di Jakarta, Selasa (2/4/2013). Dalam kesempatan itu, Marzuki juga menyinggung penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

"Para pelaku harus dihukum," kata Marzuki singkat.

Marzuki juga mengomentari kerusuhan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terkait hasil pemilu wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, kerusuhan itu adalah contoh masyarakat yang hanya mengedepankan emosi, kepentingan pribadi, dan tidak mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

"Kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi perlu ditingkatkan. Aparat keamanan seharusnya sudah tahu saat di mana rakyat suka marah. Biasanya saat pengumuman hasil pilkada (mudah konflik), apalagi kalau (hasil suara) selisihnya tipis," kata Marzuki.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, mengatakan, semestinya Polri dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas personelnya jika melihat dinamika sosial politik masyarakat. Namun, Basarah melihat keadaan Polri saat ini justru sebaliknya.

Hingga saat ini, lanjut Basarah, Polri masih disibukkan dengan berbagai perilaku penyimpangan kekuasaan oknum-oknum polisi. Situasi itu akhirnya meruntuhkan kewibawaan Polri dan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dampaknya sudah kita lihat dan rasakan bersama, yaitu perlawanan rakyat terhadap simbol-simbol Polri terjadi di mana-mana. Realitas itu seharusnya menjadi lampu kuning bagi pimpinan Polri untuk mawas diri dan intropeksi diri," kata dia.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, perlu ada pembenahan internal Polri secara sistemik yang dimulai dari pembenahan rekrutmen polisi hingga penempatan jabatan. Pembenahan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme Polri.

"Pimpinan Polri juga harus responsif mengambil tindakan tegas terhadap personel Polri yang melakukan pelanggaran pidana. Sikap pimpinan Polri yang terkesan melindungi anak buahnya yang salah hanya akan semakin menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap institusi Polri," pungkas Basarah.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.