Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/04/2013, 23:30 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Penurunan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 Hijriyah/ 2013 Masehi hasil kesepakatan pemerintah dan DPR- RI patut disambut baik.

Namun, Kementerian Agama diminta tetap meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Harapan itu diungkapkan Ketua Komisi Pengawas Haji (KPH) Slamet Efendy Yusuf, di Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Sebagaimana diberitakan, Senin lalu, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati, rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2013 ini sebesar 3.527 dollar AS.

Jumlah itu menurun rata-rata sekitar 90 dollar AS dibandingkan BPIH tahun 1433 Hijriyah/tahun 2012 sebesar 3.617 dollar AS. Slamet Efendy Yusuf mengatakan, penurunan BPIH itu hendaknya semata-mata karena alasan obyektif, yaitu pemerintah semakin dapat mengefisienkan pelayanan, mulai dari transportasi, penyewaan rumah, sampai katering.

Penurunan itu jangan lantas diikuti penurunan pelayanan dan fasilitas bagi jemaah haji. Sebaliknya, Kementerian Agama harus meningkatkan pelayanan.

"Ada beberapa pelayanan yang harus ditingkatkan karena banyak dikeluhkan jemaah haji, seperti jarak pemondokan dengan Masjidil Haram, atau transportasi," katanya.

Pemondokan, misalnya, harus direncanakan dan diurus dengan sungguh-sungguh. Sekarang Masjidil Haram sedang dipugar sehingga penginapan akan semakin jauh. Pemerintah harus memberikan gambaran menyeluruh kepada jemaah tentang jarak antara penginapan dan masjid.

Transportasi juga perlu disiapkan lebih matang dengan menambah jumlah armada, menjamin bus yang lebih baik, dan penempatan jemputan yang lebih jelas. Jangan sampai ada jemaah kesulitan mendapatkan transportasi ketika perlu pergi ke Masjidil Haram.

"Kementerian Agama dan para petugas haji tidak boleh terjebak dalam bisnis rutin sebagaimana biasa. Perbaikan harus dipersiapkan secara matang dengan terobosan-terobosan. Jangan sampai kekurangan-kekurangan sebelumnya terulang lagi," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Tanggapi Megawati soal Penguasa Seperti Orde Baru

Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Tanggapi Megawati soal Penguasa Seperti Orde Baru

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Semestinya yang Direvisi UU Tipikor, Bukan UU KPK

Agus Rahardjo Sebut Semestinya yang Direvisi UU Tipikor, Bukan UU KPK

Nasional
Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Nasional
Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Nasional
Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Nasional
Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Nasional
Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa 'Buzzer', Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa "Buzzer", Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Nasional
Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Nasional
'Flashback' Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

"Flashback" Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

Nasional
Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Nasional
KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

Nasional
Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Nasional
KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

Nasional
Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com