Kompas.com - 02/04/2013, 18:10 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah, menilai, pasal yang mengatur soal santet dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak perlu diperdebatkan. Selaku praktisi hukum, Chandra menilai, pasal tersebut sudah tepat.

“Perdebatan pasal santet yang tidak menentu harap dihentikan, yang berpendapat soal itu sudah baca pasalnya atau belum?” kata Chandra dalam diskusi media soal RUU KUHP dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (4/2/2013). Hadir dalam diskusi tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indra, serta pengajar hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar L Bondan.

Menurut Chandra, pasal santet tidak perlu lagi diperdebatkan karena merupakan delik formal. Pasal ini tidak perlu pembuktian apakah benar si pelaku memiliki kekuatan gaib atau tidak. Cukup dengan adanya pernyataan dari si pelaku bahwa dia memiliki kekuatan gaib. “Pasalnya berbunyi, seseorang yang menawarkan atau menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, ini delik formal, tidak perlu dibuktikan dia punya kekuatan gaib atau tidak, tetapi orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib,” ujar Chandra.

Aturan mengenai santet diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, tepatnya pada Pasal 293 RUU KUHP. Kutipan pasal itu berbunyi "(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Chandra melanjutkan, ada sejumlah kejanggalan yang lebih penting untuk diperdebatkan dalam RUU KUHP. Misalnya pasal-pasal mengenai kasus korupsi dalam KUHP yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Chandra, tidak semua pasal korupsi di KUHP ada di UU Tipikor yang sifatnya lex specialis.

Contohnya, sebut Chandra, pasal dalam KUHP yang mengatur soal pemberian suap terhadap hakim dengan tujuan mengatur skor suatu pertandingan. “Mengenai seseorang mengatur pertandingan, di UU Nomor 23 itu enggak ada. Jadi yang mana yang korupsi? KPK punya kewenangan mengusutnya enggak? Pertanyaannya jadi panjang,” ucap Chandra.

Kejanggalan lain, kata Chandra, dalam RUU KUHP, aturan mengenai seorang hakim yang menerima suap tidak dimasukkan dalam bab korupsi. “Padahal ini juga korupsi nih,” tambah Chandra. Selain itu, menurut dia, masih ada duplikasi aturan yang menjadi permasalahan dalam RUU KUHP.

Kejanggalan-kejanggalan inilah, lanjutnya, hal yang seharusnya diperdebatkan. “Harusnya DPR membahas pasal ini satu per satu. Ini saya baru bahas soal korupsinya saja. Saya enggak tahu soal asuransi, narkotika, banyak yang perlu dibenahi dan butuh pembahasan serius,” kata Chandra.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Kontroversi Pasal Santet

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Nasional
    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    Nasional
    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Nasional
    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Nasional
    Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Nasional
    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Nasional
    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Nasional
    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Nasional
    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Nasional
    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    Nasional
    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    Nasional
    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.