Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Presiden Perintahkan Dahlan Datang ke DPR

Kompas.com - 02/04/2013, 17:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat kembali mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan tiga komisi di DPR. Presiden diminta menugaskan Dahlan menghadiri panggilan ketiga Komisi DPR tersebut.

"Jadi, penugasan itu berasal dari Presiden kepada Dahlan Iskan agar memenuhi panggilan DPR," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013) sore. Permintaan ini, ujar dia, bukan hanya dari Komisi IX, melainkan juga dari Komisi VII dan XI.

"Ini menjadi catatan bagi parlemen terhadap Menteri BUMN. Hari ini diputuskan segera dikirim surat kepada Presiden," kata Pramono. Keputusan tersebut, imbuh dia, diambil dalam rapat pimpinan DPR Selasa (2/4/2013 ) siang. Seluruh pimpinan DPR, menurut Pramono, sependapat meminta Presiden SBY menugaskan Dahlan menghadiri panggilan ketiga komisi itu.

Pramono mengatakan, permasalahan Dahlan dengan tiga komisi itu berbeda-beda. Jika Dahlan tetap tidak memenuhi panggilan ketiga komisi tersebut, kata dia, upaya lain akan dilakukan pimpinan DPR.

Namun, Pramono masih yakin Dahlan akan memenuhi panggilan jika diperintah Presiden. "Menteri itu kan pembantu Presiden. Masa pembantu Presiden enggak dengarkan 'juragannya'? Harus didengerin lah 'juragannya'," ujar Pramono.

Pramono pun mengatakan Dahlan bisa menjadi menteri yang paling banyak mendapat surat dari DPR. "Dulu ada juga surat dari Komisi VI, pimpinan DPR kirim surat juga ke Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi IX Ribka Tjibtaning meminta bantuan pimpinan DPR untuk memanggil paksa Dahlan. Pasalnya, Dahlan sudah tiga kali tak memenuhi panggilan Komisi IX untuk membahas masalah nasib pekerja BUMN. "Komisi IX sudah kehilangan akal bagaimana mendatangkan Dahlan. Jadi, sekarang Dahlan buronan DPR dan kaum buruh. Wanted Dahlan Iskan," kata Ribka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com