KPK Kembali Periksa Ignatius Mulyono

Kompas.com - 02/04/2013, 11:31 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ignatius Mulyono terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang, Selasa (2/4/2013). Ignatius akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Diperiksa sebagai saksi bagi tersangka AU," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Adapun, Ignatius memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Politikus Partai Demokrat itu mengaku kembali diperiksa sebagai saksi Anas. "Tetap saja untuk Pak Anas," ucapnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Pemeriksaan Ignatius sebagai saksi Anas ini merupakan yang kedua setelah dia dimintai keterangan pertama kali pada 27 Februari lalu. Menurut Ignatius, pada pemeriksaan sebelumnya dia sudah menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai sertifikat lahan Hambalang. Ignatius mengaku diminta Anas yang saat itu menjadi Ketua Faksi Partai Demokrat di DPR untuk mengurus masalah tanah Hambalang.

"Selama ini sudah saya jelaskan, saya tidak pernah urus sertifikat. Saya diminta ketua fraksi," ujar Ignatius.

Seusai diperiksa KPK pada pemeriksaan Februari lalu, Ignatius mengaku telah menyerahkan surat keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Surat keputusan itulah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat lahan Hambalang. Saat ditanya apakah ada keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam proyek Hambalang, Mulyono membantah hal tersebut. Menurut dia, proyek Hambalang sejak awal diketahui Anas dan Nazaruddin.

"Itu kan awal-awal dari Pak Anas dan Pak Nazar setelah jadi anggota Dewan," ujarnya saat itu.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

    Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

    Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

    Nasional
    Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

    Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

    Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

    Nasional
    Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

    Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

    Nasional
     Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Nasional
    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Nasional
    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Nasional
    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Nasional
    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    Nasional
    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Nasional
    Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

    Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

    Nasional
    LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

    LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X