Komnas HAM Ingin Bertemu Kopassus, Apa Kata Panglima TNI?

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta keterangan Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) terkait peristiwa penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, batal. Alasannya, Komnas HAM belum mengantongi izin dari Mabes TNI.

Bagaimana tanggapan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono?

Agus mengatakan, hingga saat ini belum menerima permohonan dari Komnas HAM. Jika memang ada permohonan, kata dia, pihaknya akan menanyakan apa yang diinginkan Komnas HAM.

"Kalau cukup (minta keterangan) di Mabes TNI, ya di Mabes TNI. Kalau cukup di Mabes TNI AD, cukup di Mabes TNI AD. Kita ingin tanya dulu apa yang ingin dicari. Komnas HAM kan biasanya mencari ada enggak ini diperintah oleh Panglima TNI, ya tanya ke saya. Ada enggak perintah dari KSAD, tanya ke KSAD," kata Agus, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Ia menambahkan, TNI AD sudah membentuk tim investigasi. Maka, kata dia, yang bisa memeriksa anggota TNI adalah tim investigasi.

Ketika disinggung sikap Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso yang membantah penembakan dilakukan anggota Kopassus, Agus mengatakan, dalam proses investigasi akan dilihat sampai sejauh mana kesalahan Pangdam Diponegoro.

"Kalau memang harus diganti, ya diganti," ujarnya.

Seperti diberitakan, TNI AD membentuk tim investigasi setelah ditemukan indikasi keterlibatan oknum TNI AD dalam pembunuhan berencana empat tahanan di Lapas Cebongan. Mereka menyerang dengan membawa senjata api laras panjang, pistol, dan granat.

Empat tahanan yang ditembak mati ialah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Mereka adalah tersangka kasus pembunuhan Sersan Satu Santosa, anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Hugo's Cafe.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada kepolisian dan TNI untuk melakukan penyelidikan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Siapa pun pelakunya, kata Presiden, harus diproses sampai ke pengadilan.