Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLB Memang di Luar Kebiasaan

Kompas.com - 31/03/2013, 07:16 WIB

KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa Partai Demokrat benar-benar berlangsung di luar kebiasaan kongres sebuah organisasi, apalagi partai. Kurang dari enam jam, KLB telah menghasilkan keputusan pokok, yakni memilih ketua umum.

Selain cepat, kongres luar biasa (KLB) juga berlangsung seadanya. Ada kesan kurang terkoordinasi dengan baik. Salah satunya adalah ketika pembawa acara menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pembina memasuki ruangan sidang, ternyata orang yang masuk adalah Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Sebagian wartawan Istana, karena sudah kebiasaan dalam acara kenegaraan, segera berdiri mendengar ucapan pembawa acara itu. "Lho, kok Ibas. Ayo duduk lagi," kata seorang wartawan.

Acara pembukaan lalu dinyatakan dimulai. Pembawa acara menyebutkan Ketua Organizing Committee (OC) akan memberikan laporan. Ketua OC adalah Max Sopacua. Suasana hening. Max rupanya tidak ada di ruangan. Tanpa ada ralat, pembawa acara kemudian menyebutkan bahwa Ketua Steering Committee akan memberikan sambutan. Ibas pun naik dan menyampaikan pidato tertulis. Tidak lama, dari pintu, barulah Max masuk membawa lembaran kertas. Dia terlambat rupanya.

Seorang kader bercerita, kondisi KLB sangat berbeda dengan kongres terdahulu. Dulu, kongres berjalan rapi karena menggunakan jasa event organizer (EO). Kader tinggal terima beres mengikuti kongres.

Koordinator Wilayah Sumatera Barat DPP Demokrat Eka di sela-sela sidang bercerita, KLB memang tidak memakai EO untuk menghemat. Dana kongres berasal dari patungan sukarela kader. "Ada yang hanya bisa menyumbang Rp 500.000. Kalau saya, rahasia dong," katanya.

Partai Demokrat Bali bertugas menyiapkan tempat. Maka, dipakailah Hotel Inna Grand Bali Beach, hotel berbintang lima tertua di Bali.

"Kamar hanya diperuntukkan bagi panitia. Ia tidak sendirian menempati kamar. Satu kamar bisa ditempati sampai tiga orang. Tidak peduli panitia ini adalah anggota DPR atau bukan. Kalau bukan panitia, ya, cari kamar sendiri," ujar Eka.

Eka mengungkapkan, hiasan di ruang sidang, seperti kain khas Bali, disiapkan oleh teman- teman Partai Demokrat Bali.

"Kami dari Jakarta hanya membawa spanduk KLB," katanya sambil menunjuk spanduk di dinding. Dulu, kader tidak ikut bergotong royong mendekorasi tempat acara.

Ketika pemimpin kongres EE Mangindaan menyatakan pemilihan ketua umum dinyatakan selesai, ia tampak gembira.

"Kami sangat ingin seperti ini (kongres berlangsung cepat) karena memang hanya untuk pengesahan agar kami bisa ikut pemilu," tutur Eka senang.

Seorang kader lain bercerita, KLB yang semula digelar tertutup untuk media massa entah bagaimana sekitar pukul 14.30 wartawan media cetak dan elektronik dipersilakan masuk ke ruang kongres oleh protokol Istana Kepresidenan.

Wartawan sempat terkecoh karena barisan keamanan Partai Demokrat meminta wartawan keluar ruangan lagi. Namun, protokol kepresidenan mempertahankannya dan menyatakan terbuka bagi media.

Tepat pukul 15.30, kongres pun dimulai. Tidak dipimpin oleh Ketua Steering Committee Edhie Baskoro Yudhoyono, tetapi oleh EE Mangindaan yang didampingi jajaran petinggi Demokrat, seperti Toto Riyanto, Syarifuddin Hasan, Max Sopacua, Amir Syamsuddin, dan Johnny Allen. Kongres diisi dengan pembacaan surat keputusan pemberhentian ketua umum periode 2010-2015, Anas Urbaningrum, yang berhenti pada Februari 2013. (OSA/ATO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com