Ketua Harian Harus Senafas dengan Ketua Umum

Kompas.com - 31/03/2013, 06:50 WIB
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

SANUR, Kompas.com - Ketua DPP Partai Demokrat Tri Yulianto mengatakan ketua harian yang akan ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono harus satu tarikan nafas, yakni satu tujuan dengan ketua umum.

"Ketua Harian, Sekretaris Jenderal harus selaras, seirama dan satu tarikan nafas dengan Ketua Umum dalam menjalankan tugas-tugas partai," kata Tri di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (30/3/2013).

Tri menyebutkan orang yang memiliki satu tarikan nafas tersebut adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo.

"Hadi Utomo adalah orang yang pas, seirama dengan SBY. Tak hanya itu, dia juga adalah simbol perekat partai," kata anggota Komisi VII DPR itu.

Dia juga meyakini seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat akan sepakat bila ketua harian adalah Hadi Utomo.

Terkait, 14 nama calon yang disodorkan Majelis Tinggi kepada seluruh Ketua DPD, Tri mengatakan boleh-boleh saja karena hal tersebut adalah aspirasi kader.

"14 nama calon ketua harian itu silahkan saja dimasukkan, itu aspirasi. Tapi Ketua Umum punya hak prerogratif untuk menunjuk Ketua Harian," katanya.

Tri menilai bila Hadi Utomo yang ditunjuk, bisa dipastikan, apa yang disampaikan oleh SBY saat pidato politik pertamanya akan diikuti dan dijalankan oleh seluruh kader. Disamping itu, lanjutnya, Hadi Utomo tak memiliki kepentingan lain bila dipercaya oleh SBY.

"Hadi Utomo adalah kader yang memiliki garis biru, dalam artian, murni kader Partai Demokrat, sudah lama berjuang bersama-sama dan tidak punya hidden agenda (agenda tersembunyi). Resistensinya tidak ada sama sekali bagi seluruh pengurus dan kader," katanya.

Terkait dengan ditetapkannya SBY sebagai ketua umum, Tri berpendapat elektabilitas Partai Demokrat akan naik walau hanya sementara, sekitar 1,5 tahun.

"Insya Allah dan tidak muluk-muluk, target perolehan suara 30 persen pada Pemilu 2014 bisa dicapai," ujar Tri.

 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

    Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

    Nasional
    UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

    Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

    Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

    Nasional
    Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

    Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

    Nasional
    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Nasional
    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Nasional
    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Nasional
    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Nasional
    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    Nasional
    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Nasional
    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Nasional
    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    Nasional
    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Nasional
    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X