Kompas.com - 30/03/2013, 22:34 WIB
|
EditorErlangga Djumena

DENPASAR, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terpilih selama 33 menit di hadapan ratusan peserta Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Di dalam pidatonya, SBY sempat mengutarakan ketidaksukaannya akan aksi gusur-menggusur di internal partai.

"Mari kita jadikan KLB sebagai ajang perkokoh dan persatuan kita. Tidak ada gusur-menggusur dan pembersihan. Kalau ada penataan, justru untuk pastikan seluruh elemen terwakili," ujar SBY di Hotel Inna Beach, Denpasar, Sabtu (30/3/2013).

SBY meyakinkan para kadernya untuk tetap bersatu dan tidak tercerai berai. Ia menuturkan, sejak mendirikan Partai Demokrat pada tahun 2001, dia tidak suka dengan politik faksionalisasi. "Saya tak suka politik klik-klikan," ujar SBY berhenti sejenak kemudian menggelengkan kepalanya sebanyak dua kali.

"I don't like it. Itu bukan cara kita," sambungnya lagi.

SBY mengingatkan soliditas partai tetap harus dijaga mengingat pada bulan April 2013 mendatang, partai sudah harus mengumpulkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS). "Jangan persulit diri kita dengan hal yang tak perlu kita lakukan," pesan SBY.

Pernyataan SBY ini dilakukan setelah seluruh peserta memilih SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. SBY menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Pandangan daerah pun disampaikan dalam forum Kongres Luar Biasa. Dalam pandangan para pengurus daerah, memang terlihat partai ini sangat bergantung kepada SBY. SBY disebut-sebut dipilih karena dianggap menjadi satu-satunya figur yang mampu menyatukan partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah pandangan daerah itu, presidium sidang kongres menyampaikan pandangannya kepada SBY. Setelah menimbang, SBY akhirnya menyatakan bersedia dengan syarat jabatan Ketua Umum hanya sebagai jabatan sementara.

Selain itu, SBY juga meminta adanya ketua harian yang akan membantunya mengurus kegiatan partai. Ia juga meminta ada ketua harian dewan pembina.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.