SBY: Dilematis, Mungkin Ini Takdir Saya

Kompas.com - 30/03/2013, 21:50 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

DENPASAR, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono mengaku berada di antara dua pilihan yang berat ketika akhirnya memutuskan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Mungkin, kata dia, sudah jadi takdirnya berada dalam dilema tersebut dan harus menjadi Ketua Umum Partai Demokrat saat kondisi partai kritis.

"Saya putuskan biarlah saya dikritik dan diserang daripada Partai Demokrat tambah susah dan hadapi masalah. Mungkin ini takdir saya. Tapi mari kita hadapi dan berjuang bersama-sama," kata SBY, dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum di hadapan ratusan peserta kongres luar biasa di Hotel Inna Bali Beach, Denpasar, pada Sabtu (30/3/2013). Pernyataan SBY ini pun langsung disambut tepuk tangan ratusan peserta kongres.

Sebelumnya, SBY mengatakan keputusan ini diambil dengan dua pilihan yang dilematis. SBY menjelaskan dia akhirnya bersedia menjadi Ketua Umum dengan menyampaikan sejumlah persyaratan kepada Ketua Presidium Sidang Kongres Luar Biasa, E E Mangindaan.

"Pilihan pertama, saya tak mau jadi Ketua Umum sementara dengan risiko Demokrat masih akan hadapi masalah, padahal bulan depan harus Pemilu. Aman bagi saya, tapi tidak bagi Demokrat," ujar SBY dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum di hadapan ratusan peserta kongres luar biasa di Hotel Inna Bali Beach, Denpasar, pada Sabtu (30/3/2013). Pilihan kedua, lanjut SBY, dirinya bersedia menjadi Ketua Umum dengan menerima sejumlah risiko untuk kembali diserang dan dikritik.

SBY mengaku dua bulan terakhir ini dirinya sering diserang hingga dikecam berlebihan. Namun, dengan pilihan kedua ini, SBY yakin bisa mengonsolidasikan Partai Demokrat untuk keberhasilan pada 2014. "Kalau untung ruginya, pilihan kedua ini saya tidak aman, tapi partai akan aman," imbuhnya.

Setelah pidato SBY ini, rangkaian kegiatan KLB Partai Demokrat pun akhirnya ditutup. Acara yang awalnya dijadwalkan selesai dalam dua hari ini akhirnya hanya berlangsung satu hari. Seluruh peserta sepakat memilih secara aklamasi SBY sebagai Ketua Umum.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    4 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Menyerahkan Diri

    4 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Menyerahkan Diri

    Nasional
    Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

    Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

    Nasional
    Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

    Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

    Nasional
    Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

    Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

    Nasional
    Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

    Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

    Nasional
    Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

    Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

    Nasional
    MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

    MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

    Nasional
    Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

    Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

    Nasional
    Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

    Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

    Nasional
    Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Nasional
    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Nasional
    Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Nasional
    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Nasional
    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Nasional
    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X