Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Ini Keterpaksaan...

Kompas.com - 30/03/2013, 20:19 WIB
Kontributor Denpasar, Muhammad Hasanudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono mengawali pidato pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014.

"KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," kata SBY, Sabtu (30/3/2013) malam. Keterpaksaan tersebut, ujar SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya Ketua Umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Februari 2013.

Karenanya, kata SBY, KLB merupakan cara Partai Demokrat untuk dapat memiliki Ketua Umum lagi dalam tenggat waktu singkat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2014. "Maka harus dipahami jabatan Ketua Umum (yang saya jabat ini) sementara, meskipun sah dan resmi," tegas dia.

Andai saja...

SBY pun sempat berandai-andai dalam pidato perdananya itu. Dia mengatakan bila saja KPU memberi legitimasi kepada siapa pun yang mendapat mandat menandatangani daftar calon sementara (DCS) atau proses administrasi lain terkait pemilu, KLB ini tak perlu digelar. "Tapi karena itu tak dimungkinkan, kami terpaksa lakukan KLB," kata dia.

Setelah Anas berhenti menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan konsep pelaksana tugas Ketua Umum juga tak memungkinkan untuk proses Pemilu 2014, lanjut SBY, dia mengaku sudah melakukan empat pertemuan. "Untuk memikirkan siapa yang tepat jadi Ketua Umum 'sementara' ini, serta mekanisme dan proses penentuannya," ujar dia.

Dalam setiap pertemuan itu, aku SBY, dia mengatakan berkali-kali, "Janganlah saya yang jadi Ketua Umum, termasuk (jangan) keluarga saya". Dalam pertemuan itu, lanjut dia, sudah bulat disepakati bahwa pemilihan ketua umum harus dilakukan secara teduh bahkan kalau bisa dengan musyawarah mufakat bukan dengan dengan pemungutan suara, meskipun kedua cara itu sah di demokrasi.

"(Sampai di cara pemilihan) di situ bulat. Tapi belum bulat siapa yang akan jadi ketua umum," tutur SBY.  Karena tak kunjung bulat, kata SBY, sebagian kader mulai khawatir, bila diserahkan kepada kader, maka akan terjadi benturan yang tak perlu. "Bila benturan terjadi, tambah masalah di partai kami yang sedang dapat musibah dan masalah."

Baru belakangan, imbuh SBY, perkembangan sepuluh hari terakhir kader memintanya memimpin partai ini untuk sementara sampai semua pulih seperti sedia kala. "Dari dulu saya tak berniat dan tak ingin menjadi ketua umum," tegas dia. Karena, SBY mengaku ingin fokus dan memprioritaskan tugas kenegaraan.

"Saya juga tak ingin partai ini tergantung figur perorangan, figur saya," tegas SBY. Dia bahkan berpikiran ke depan harus pelan-pelan menghilang dari partai ini. Menurut SBY, partai modern harus berangkat dari platform idealisme dan mesin partai yang modern, tidak boleh tergantung pada figur perorangan.

Terkait KLB dan keputusan dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY mengatakan, sampai saat terakhir masih bertanya pada para kadernya. "Apakah masih ada opsi yang bisa kami ambil hari ini selain saya jadi ketua umum?".

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

    "One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

    Nasional
    Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

    Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

    KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

    Nasional
    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

    Nasional
    PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

    PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

    Nasional
    Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

    Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

    Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

    Nasional
    Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

    Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

    Nasional
    Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

    Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

    Nasional
    Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

    Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

    Nasional
    Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

    Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

    Nasional
    Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

    Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

    Nasional
    Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

    Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

    Nasional
    Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

    Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

    Nasional
    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com