Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2013, 20:19 WIB
Kontributor Denpasar, Muhammad Hasanudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono mengawali pidato pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014.

"KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," kata SBY, Sabtu (30/3/2013) malam. Keterpaksaan tersebut, ujar SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya Ketua Umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Februari 2013.

Karenanya, kata SBY, KLB merupakan cara Partai Demokrat untuk dapat memiliki Ketua Umum lagi dalam tenggat waktu singkat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2014. "Maka harus dipahami jabatan Ketua Umum (yang saya jabat ini) sementara, meskipun sah dan resmi," tegas dia.

Andai saja...

SBY pun sempat berandai-andai dalam pidato perdananya itu. Dia mengatakan bila saja KPU memberi legitimasi kepada siapa pun yang mendapat mandat menandatangani daftar calon sementara (DCS) atau proses administrasi lain terkait pemilu, KLB ini tak perlu digelar. "Tapi karena itu tak dimungkinkan, kami terpaksa lakukan KLB," kata dia.

Setelah Anas berhenti menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan konsep pelaksana tugas Ketua Umum juga tak memungkinkan untuk proses Pemilu 2014, lanjut SBY, dia mengaku sudah melakukan empat pertemuan. "Untuk memikirkan siapa yang tepat jadi Ketua Umum 'sementara' ini, serta mekanisme dan proses penentuannya," ujar dia.

Dalam setiap pertemuan itu, aku SBY, dia mengatakan berkali-kali, "Janganlah saya yang jadi Ketua Umum, termasuk (jangan) keluarga saya". Dalam pertemuan itu, lanjut dia, sudah bulat disepakati bahwa pemilihan ketua umum harus dilakukan secara teduh bahkan kalau bisa dengan musyawarah mufakat bukan dengan dengan pemungutan suara, meskipun kedua cara itu sah di demokrasi.

"(Sampai di cara pemilihan) di situ bulat. Tapi belum bulat siapa yang akan jadi ketua umum," tutur SBY.  Karena tak kunjung bulat, kata SBY, sebagian kader mulai khawatir, bila diserahkan kepada kader, maka akan terjadi benturan yang tak perlu. "Bila benturan terjadi, tambah masalah di partai kami yang sedang dapat musibah dan masalah."

Baru belakangan, imbuh SBY, perkembangan sepuluh hari terakhir kader memintanya memimpin partai ini untuk sementara sampai semua pulih seperti sedia kala. "Dari dulu saya tak berniat dan tak ingin menjadi ketua umum," tegas dia. Karena, SBY mengaku ingin fokus dan memprioritaskan tugas kenegaraan.

"Saya juga tak ingin partai ini tergantung figur perorangan, figur saya," tegas SBY. Dia bahkan berpikiran ke depan harus pelan-pelan menghilang dari partai ini. Menurut SBY, partai modern harus berangkat dari platform idealisme dan mesin partai yang modern, tidak boleh tergantung pada figur perorangan.

Terkait KLB dan keputusan dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY mengatakan, sampai saat terakhir masih bertanya pada para kadernya. "Apakah masih ada opsi yang bisa kami ambil hari ini selain saya jadi ketua umum?".

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Nasional
    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    Nasional
    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Nasional
    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Nasional
    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Nasional
    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Nasional
    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Nasional
    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

    Nasional
    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Nasional
    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Nasional
    Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

    Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com