Kompas.com - 30/03/2013, 20:19 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono mengawali pidato pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014.

"KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," kata SBY, Sabtu (30/3/2013) malam. Keterpaksaan tersebut, ujar SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya Ketua Umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Februari 2013.

Karenanya, kata SBY, KLB merupakan cara Partai Demokrat untuk dapat memiliki Ketua Umum lagi dalam tenggat waktu singkat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2014. "Maka harus dipahami jabatan Ketua Umum (yang saya jabat ini) sementara, meskipun sah dan resmi," tegas dia.

Andai saja...

SBY pun sempat berandai-andai dalam pidato perdananya itu. Dia mengatakan bila saja KPU memberi legitimasi kepada siapa pun yang mendapat mandat menandatangani daftar calon sementara (DCS) atau proses administrasi lain terkait pemilu, KLB ini tak perlu digelar. "Tapi karena itu tak dimungkinkan, kami terpaksa lakukan KLB," kata dia.

Setelah Anas berhenti menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan konsep pelaksana tugas Ketua Umum juga tak memungkinkan untuk proses Pemilu 2014, lanjut SBY, dia mengaku sudah melakukan empat pertemuan. "Untuk memikirkan siapa yang tepat jadi Ketua Umum 'sementara' ini, serta mekanisme dan proses penentuannya," ujar dia.

Dalam setiap pertemuan itu, aku SBY, dia mengatakan berkali-kali, "Janganlah saya yang jadi Ketua Umum, termasuk (jangan) keluarga saya". Dalam pertemuan itu, lanjut dia, sudah bulat disepakati bahwa pemilihan ketua umum harus dilakukan secara teduh bahkan kalau bisa dengan musyawarah mufakat bukan dengan dengan pemungutan suara, meskipun kedua cara itu sah di demokrasi.

"(Sampai di cara pemilihan) di situ bulat. Tapi belum bulat siapa yang akan jadi ketua umum," tutur SBY.  Karena tak kunjung bulat, kata SBY, sebagian kader mulai khawatir, bila diserahkan kepada kader, maka akan terjadi benturan yang tak perlu. "Bila benturan terjadi, tambah masalah di partai kami yang sedang dapat musibah dan masalah."

Baru belakangan, imbuh SBY, perkembangan sepuluh hari terakhir kader memintanya memimpin partai ini untuk sementara sampai semua pulih seperti sedia kala. "Dari dulu saya tak berniat dan tak ingin menjadi ketua umum," tegas dia. Karena, SBY mengaku ingin fokus dan memprioritaskan tugas kenegaraan.

"Saya juga tak ingin partai ini tergantung figur perorangan, figur saya," tegas SBY. Dia bahkan berpikiran ke depan harus pelan-pelan menghilang dari partai ini. Menurut SBY, partai modern harus berangkat dari platform idealisme dan mesin partai yang modern, tidak boleh tergantung pada figur perorangan.

Terkait KLB dan keputusan dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY mengatakan, sampai saat terakhir masih bertanya pada para kadernya. "Apakah masih ada opsi yang bisa kami ambil hari ini selain saya jadi ketua umum?".

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Nasional
    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Nasional
    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Nasional
    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Nasional
    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Nasional
    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Nasional
    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Nasional
    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Nasional
    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Nasional
    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Nasional
    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Nasional
    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Nasional
    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Nasional
    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.