Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2013, 17:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bersedia menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Sabtu (30/3/2013). Namun, empat syarat diajukannya.

"Beliau sebagai orang yang mau bertanggung jawab termasuk untuk Partai Demokrat. Beliau sampaikan beberapa syarat," ujar Ketua Presidium Sidang KLB Partai Demokrat, E E Mangindaan, di hadapan ratusan peserta kongres di Hotel Inna Beach, Denpasar.

Berikut adalah empat syarat yang diajukan SBY, sebagaimana yang disampaikan Mangindaan pada peserta KLB:
1. Jabatan Ketua Umum ini benar-benar bersifat sementara, hanya untuk proses konsolidasi, paling lama hanya untuk dua tahun. Kalau boleh lebih cepat, yaitu setelah Pemilu Presiden 2014 digelar kongres.
2. Agar bisa konsentrasi sebagai Presiden dan tugas kenegaraan, hampir semua tugas Ketua Umum yang dilaksanakan selama ini akan dipegang oleh Ketua Harian, bersama-sama dengan pengurusnya. Posisi pengurus harian akan berada di bawah Ketua Harian.
3. SBY selaku Ketua Dewan Pembina juga meminta tugas Dewan Pembina dilaksanakan oleh Ketua Harian Dewan Pembina.
4. Tugas SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi diserahkan kepada Wakil Ketua Majelis Tinggi

Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kesediaan disampaikan SBY setelah mendengar pandangan umum dari sejumlah pengurus daerah dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Sabtu (30/3/2013).

Kesediaan SBY memimpin Demokrat disampaikan Ketua Presidium Sidang KLB Partai Demokrat, Mangindaan. Dia mengatakan bahwa Majelis Tinggi dan presidium sidang sudah bertemu dengan SBY. "Beliau tidak mudah memutuskan karena beliau pikirkan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan," kata Mangindaan.

Menurut Mangindaan, pemikiran soal kenegaraan itulah suasana batin yang dia tangkap saat bertemu SBY terkait hasil pemilihan ketua umum dalam KLB. "Namun, beliau akhirnya sampaikan bersedia, dengan syarat," ujar dia yang langsung disambut sorak-sorai peserta kongres.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

    Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

    Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

    Nasional
    Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

    Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

    Nasional
    KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

    KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

    Nasional
    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

    Nasional
    Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

    Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

    Nasional
    Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

    Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

    Nasional
    Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

    Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

    Nasional
    Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

    Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

    Nasional
    900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

    900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

    Nasional
    Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

    Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

    Nasional
    Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

    Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

    Nasional
    PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

    PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

    Nasional
    Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

    Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

    Nasional
    KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

    KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com