Yudhoyono Jalankan Politik Akomodatif

Kompas.com - 30/03/2013, 11:27 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

SANUR, KOMPAS.com -- Dinamika pra-teknis kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat lebih penting daripada KLB itu sendiri. Sebab, Demokrat ingin fokus mempersiapkan kader-kadernya untuk bisa bersatu menyusun kekuatan yang sama.

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengungkapkan hal itu di sela persiapan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). Pra-teknis yang dimaksudkan adalah menyangkut adanya pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini dengan para ketua DPD Partai Demokrat di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali.

"Tampaknya, pematangan-pematangan itu yang dilakukan. Kalaupun toh ada perubahan-perubahan AD/ART itulah yang dimatangkan dalam pra-kogres itu. Ini artinya politik akomodatif sedang berjalan," kata Pasek mencermati pertemuan Yudhoyono dengan para ketia DPD.

Pasek menjelaskan, pembenahan partai kini akan dimulai dari sistem yang terkait aspek legalitasnya. Sistemnya dibenahi dahulu untuk menata posisi partai, sehingga otoritas tertingginya adalah ketua umum. Selama ini, Partai Demokrat secara faktual menempatkan posisi ketua umum sebagai sub-otoritas tertinggi. Sementara, dalam Undang-Undang Pemilu, posisi ketua umum adalah sungguh menjadi leader organisasi.

Karena logika itulah, kata Pasek, Yudhoyono akan diusung sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam KLB ini. "Dalam kaitan posisinya sebagai pemimpin bangsa dan pemerintahan, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla saja diperbolehkan menjadi ketua umum partai sekaligus pejabat tinggi negara," kata Pasek.

Menurut Pasek, Demokrat menyadari beban dinamika begitu tinggi untuk pemerintahan saat ini, maka wakil ketua umum sebaiknya ditambah. Inilah perlunya diversifikasi pembagian wilayah dan pembagian fungsi, sehingga partai akan berjalan baik karena merekalah yang akan menjalankan fungsi taktis partai ini.

"Jadi, ketua umum berperan sebagai fungsi strategis, kebijakan-kebijakan makro diambil. Lalu, teknisnya diterjemahkan oleh wakil-wakil ketua. Kemudian, secara teknis dijalankan oleh DPD dan DPC, sehingga dalam waktu singkat dapat melakukan konsolidasi," jelas Pasek.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

    UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

    UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

    UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

    UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

    Nasional
    Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

    Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

    Nasional
    Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

    Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

    Nasional
    Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu 'Grand Design' untuk Kerjai Kami

    Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu "Grand Design" untuk Kerjai Kami

    Nasional
    Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

    Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

    Nasional
    Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

    Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

    Nasional
    Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

    Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

    Nasional
    Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

    Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

    Nasional
    Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

    Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

    Nasional
    Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

    Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X