Yudhoyono Jalankan Politik Akomodatif

Kompas.com - 30/03/2013, 11:27 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

SANUR, KOMPAS.com -- Dinamika pra-teknis kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat lebih penting daripada KLB itu sendiri. Sebab, Demokrat ingin fokus mempersiapkan kader-kadernya untuk bisa bersatu menyusun kekuatan yang sama.

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengungkapkan hal itu di sela persiapan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). Pra-teknis yang dimaksudkan adalah menyangkut adanya pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini dengan para ketua DPD Partai Demokrat di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali.

"Tampaknya, pematangan-pematangan itu yang dilakukan. Kalaupun toh ada perubahan-perubahan AD/ART itulah yang dimatangkan dalam pra-kogres itu. Ini artinya politik akomodatif sedang berjalan," kata Pasek mencermati pertemuan Yudhoyono dengan para ketia DPD.

Pasek menjelaskan, pembenahan partai kini akan dimulai dari sistem yang terkait aspek legalitasnya. Sistemnya dibenahi dahulu untuk menata posisi partai, sehingga otoritas tertingginya adalah ketua umum. Selama ini, Partai Demokrat secara faktual menempatkan posisi ketua umum sebagai sub-otoritas tertinggi. Sementara, dalam Undang-Undang Pemilu, posisi ketua umum adalah sungguh menjadi leader organisasi.

Karena logika itulah, kata Pasek, Yudhoyono akan diusung sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam KLB ini. "Dalam kaitan posisinya sebagai pemimpin bangsa dan pemerintahan, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla saja diperbolehkan menjadi ketua umum partai sekaligus pejabat tinggi negara," kata Pasek.

Menurut Pasek, Demokrat menyadari beban dinamika begitu tinggi untuk pemerintahan saat ini, maka wakil ketua umum sebaiknya ditambah. Inilah perlunya diversifikasi pembagian wilayah dan pembagian fungsi, sehingga partai akan berjalan baik karena merekalah yang akan menjalankan fungsi taktis partai ini.

"Jadi, ketua umum berperan sebagai fungsi strategis, kebijakan-kebijakan makro diambil. Lalu, teknisnya diterjemahkan oleh wakil-wakil ketua. Kemudian, secara teknis dijalankan oleh DPD dan DPC, sehingga dalam waktu singkat dapat melakukan konsolidasi," jelas Pasek.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Nasional
    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    Nasional
    Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

    Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

    Nasional
    KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

    KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

    Nasional
    Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

    BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

    Nasional
    Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

    Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

    Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

    Nasional
    KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

    KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

    Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

    Nasional
    Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

    Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

    Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

    KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X