Yudhoyono Jalankan Politik Akomodatif

Kompas.com - 30/03/2013, 11:27 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

SANUR, KOMPAS.com -- Dinamika pra-teknis kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat lebih penting daripada KLB itu sendiri. Sebab, Demokrat ingin fokus mempersiapkan kader-kadernya untuk bisa bersatu menyusun kekuatan yang sama.

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengungkapkan hal itu di sela persiapan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). Pra-teknis yang dimaksudkan adalah menyangkut adanya pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini dengan para ketua DPD Partai Demokrat di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali.

"Tampaknya, pematangan-pematangan itu yang dilakukan. Kalaupun toh ada perubahan-perubahan AD/ART itulah yang dimatangkan dalam pra-kogres itu. Ini artinya politik akomodatif sedang berjalan," kata Pasek mencermati pertemuan Yudhoyono dengan para ketia DPD.

Pasek menjelaskan, pembenahan partai kini akan dimulai dari sistem yang terkait aspek legalitasnya. Sistemnya dibenahi dahulu untuk menata posisi partai, sehingga otoritas tertingginya adalah ketua umum. Selama ini, Partai Demokrat secara faktual menempatkan posisi ketua umum sebagai sub-otoritas tertinggi. Sementara, dalam Undang-Undang Pemilu, posisi ketua umum adalah sungguh menjadi leader organisasi.

Karena logika itulah, kata Pasek, Yudhoyono akan diusung sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam KLB ini. "Dalam kaitan posisinya sebagai pemimpin bangsa dan pemerintahan, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla saja diperbolehkan menjadi ketua umum partai sekaligus pejabat tinggi negara," kata Pasek.

Menurut Pasek, Demokrat menyadari beban dinamika begitu tinggi untuk pemerintahan saat ini, maka wakil ketua umum sebaiknya ditambah. Inilah perlunya diversifikasi pembagian wilayah dan pembagian fungsi, sehingga partai akan berjalan baik karena merekalah yang akan menjalankan fungsi taktis partai ini.

"Jadi, ketua umum berperan sebagai fungsi strategis, kebijakan-kebijakan makro diambil. Lalu, teknisnya diterjemahkan oleh wakil-wakil ketua. Kemudian, secara teknis dijalankan oleh DPD dan DPC, sehingga dalam waktu singkat dapat melakukan konsolidasi," jelas Pasek.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

    Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

    Nasional
    Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

    Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

    Nasional
    Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

    Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

    Nasional
    Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

    Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

    Nasional
    Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

    Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

    Nasional
    Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

    Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

    Nasional
    Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

    Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

    Nasional
    UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

    UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

    Nasional
    Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

    Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

    Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

    Nasional
    49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

    49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

    Nasional
    Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

    Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

    Nasional
    Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

    Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

    Nasional
    Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

    Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X