Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

'SBY Jadi Ketum Kenapa Dipermasalahkan?'

Kompas.com - 30/03/2013, 07:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, tidak ada yang salah bila Susilo Bambang Yudhoyono merangkap jabatan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Alasannya, Presiden maupun Wakil Presiden Indonesia sebelumnya, bahkan pemimpin negara lain juga merangkap jabatan di partai.

Didi menyinggung sikap Megawati Soekarnoputri yang juga menjadi Ketua Umum DPP PDIP ketika menjadi Presiden. Begitu pula Abdurrahman Wahid memimpin Partai Kebangkitan Bangsa ketika menjadi Presiden, Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar saat menjadi Wakil Presiden, dan Soeharto memimpin Partai Golkar saat menjadi Presiden.

"Banyak pimpinan dunia juga merangkap ketua umum partai seperti di Jerman, Inggris, China, Prancis, Malaysia, Thailand, dan banyak negara lain. Lalu, kenapa di Indonesia dipermasalahkan?" kata Didi melalui pesan singkat, Sabtu (30/3/2013).

Menurut anggota Komisi III DPR itu, sungguh subjektif dan tidak fair jika ada sebagian politisi atau pengamat diskriminatif terhadap Partai Demokrat. "Seolah menutup mata contoh sebelumnya. Partai Demokrat tidak boleh atau dianggap tabu bila Presidennya merangkap ketum partai," ujar Didi.

Seperti diberitakan, berbagai pihak mengkritik wacana SBY menjadi ketum Demokrat. SBY dikhawatirkan akan sibuk mengurusi partai ketimbang negara di sisa masa jabatannya hingga November 2014 . Wacana itu jika terjadi dinilai bertolakbelakang dengan pernyataan SBY selama ini yang meminta para menteri fokus dalam kerja pemerintahan.

Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa (KLB) di Bali pada Sabtu siang ini untuk memilih Ketum baru menggantikan Anas Urbaningrum. Mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Daerah mengaku meminta SBY sebagai Ketum. Harapan sama disebut juga disampaikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

Hingga saat ini, SBY belum menjawab permintaan tersebut. Hanya saja, jika SBY menjadi ketum, wacana yang muncul akan ditunjuk ketua harian untuk menjalankan tugas ketum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com