Saat Yudhoyono Turun Tangan

Sabtu (30/3) ini, Partai Demokrat memulai kongres luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kongres yang digelar di Bali ini juga dapat disebut luar biasa karena Susilo Bambang Yudhoyono langsung turun tangan menjadi kekuatan politik yang bermanuver.

Posisi Yudhoyono menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kali ini berbeda dengan sikap dia sebelumnya yang biasa berusaha menjaga jarak yang sama dengan faksi-faksi. Sikap yang akhirnya menempatkan Yudhoyono sebagai patron ini, antara lain, terjadi di Kongres Partai Demokrat 2010, meski saat itu publik menduga dia punya calon ketua umum, yaitu Andi Mallarangeng, yang kemudian dikalahkan Anas.

Keputusan Yudhoyono untuk langsung turun tangan tidak hanya terlihat dari munculnya wacana agar dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, hal itu juga tampak dari tindakannya memperingatkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie agar tidak membuat manuver menjelang KLB. Banyak yang menduga, peringatan itu makin memuluskan jalan Yudhoyono menjadi ketua umum dan menutup jalan Marzuki menggapai jabatan itu.

Selain Marzuki, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa juga banyak disebut sebagai calon ketua umum. Namun, rekan dekat Anas Urbaningrum ini menyatakan siap menerima jika mayoritas suara di partainya menghendaki Yudhoyono menjadi ketua umum.

Wacana menjadikan Yudhoyono ketua umum pertama kali muncul bukan dalam pertemuan Yudhoyono dengan pimpinan DPD Partai Demokrat di Cikeas, 24 Maret, melainkan disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika, 18 Maret lalu. Saat itu, Pasek juga mengusulkan, Partai Demokrat menerapkan demokrasi terpimpin karena dinilai belum siap melaksanakan demokrasi substansial.

Pasek yang juga Ketua Komisi III DPR selama ini diketahui beberapa kali ke rumah Anas dan menemani mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dalam sejumlah kegiatan.

Sampai sekarang, Yudhoyono memang belum menjawab secara jelas keinginan sejumlah kader Partai Demokrat yang ingin menjadikannya sebagai ketua umum. Sebagai politisi andal dan berpengalaman, Yudhoyono pasti telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk bagaimana menghadapi kemungkinan adanya jebakan di KLB. Apalagi, KLB ini banyak disebut sebagai bagian dari pertaruhan kredibilitas dan ukuran derajat legitimasi politik Yudhoyono.

Sementara itu, KLB ini bisa dilihat dari sisi lain. Setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan mengundurkan diri, Demokrat mengalami kekosongan ketua umum. Dari sisi internal, kekosongan ketua umum tidak terlalu menjadi masalah. Kepemimpinan diambil alih Majelis Tinggi.

Namun, dari sisi eksternal, kekosongan ketua umum menimbulkan masalah serius. Tanda tangan ketua umum diperlukan dalam daftar calon anggota legislatif yang diserahkan partai kepada KPU.

”Kalau tidak ada aturan itu (daftar caleg harus ditandatangani ketua umum), tidak perlu ada KLB ini,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Denny Kailimang. Jadi, KLB diselenggarakan sebenarnya hanya untuk memenuhi aturan pemilu.

Persoalan yang muncul kemudian adalah siapa orang yang layak menjadi ketua umum. Akhirnya, nama SBY pun muncul. Ia dinilai dapat menyatukan faksi-faksi yang ada. Selain itu, kalau SBY menjadi kandidat, tidak ada orang lain yang akan berani mengajukan diri sebagai kandidat. KLB pun dapat dengan baik menjalankan fungsinya sebagai ajang untuk memenuhi aturan pemilu dan tidak memicu pertikaian internal baru.

”Saya percaya KLB akan berjalan mulus. Semua kader sadar, kalau KLB gagal menentukan ketua umum, mereka tidak bisa menjadi caleg dalam Pemilu 2014,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik. Karena itu, Jero cukup yakin KLB hanya akan berjalan satu hari. (M Hernowo/ A Tomy Trinugroho)