Jero Wacik: SBY Mau Jadi Ketum asal Tak Direpotkan

Kompas.com - 30/03/2013, 00:13 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

DENPASAR, KOMPAS.com — Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono sempat merespons dukungan dari para pengurus daerah yang mengusungnya menjadi calon ketua umum Partai Demokrat. Namun, SBY mensyaratkan dirinya tak mau direpotkan dengan urusan partai lantaran masih harus mengurusi tugas kepresidenan.

"Sebetulnya beliau tidak berminat atau tidak mau, kalau normal tentu beliau tidak mau. Tapi, ini kan situasi yang tidak normal sehingga beliau katakan masih berpikir," ujar Jero di Hotel Grand Inna Beach Hotel, Denpasar, Jumat (29/3/2013).

Jero mengatakan, pada pertemuan Cikeas pekan lalu, SBY sempat mengutarakan keengganannya itu di hadapan para pengurus daerah yang memintanya maju sebagai ketua umum. Namun, akhirnya sejumlah menteri dari Demokrat yang hadir beserta pengurus daerah membujuk SBY.

"Akhirnya beliau pikirkan jawaban dan bertanya kepada kami bisa enggak menjamin kami-kami ini tidak akan sering ganggu beliau urusan partai. Misalnya tanda tangani DCS, cagub dan cawagub, dia masih mau. Tapi, jangan tiap hari dikit-dikit cari ketum," ucap Jero.

Namun, Jero tak mau berspekulasi tentang keputusan akhir yang akan diambil SBY. "Keputusan Pak SBY mau maju atau tidak akan diputuskan besok," ucapnya.

Partai Demokrat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pada Sabtu-Minggu tanggal 30-31 Maret 2013. KLB itu dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum.

Saat ini, sejumlah kader internal namanya mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketua umum, mulai dari Saan Mustopa, Tri Dianto, Marzuki Alie, Hadi Utomo, hingga Syarief Hasan. Namun, setelah pertemuan di Cikeas pada pekan lalu, dukungan justru menguat ke arah keluarga Cikeas, terutama SBY dan dua anggota keluarganya, Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Nasional
    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Nasional
    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Nasional
    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Nasional
    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Nasional
    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Nasional
    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Nasional
    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Nasional
    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Nasional
    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Nasional
    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Nasional
    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X