Pasek: Tak Perlu Ada Ketua Harian

Kompas.com - 29/03/2013, 21:38 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

DENPASAR.KOMPAS.com- Wacana Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, terus menguat. Namun, wacana 'pembentukan' Ketua Harian sebagai syarat atau konsekuensi dari wacana tersebut, masih menjadi perdebatan di kalangan internal partai.

"Kalau saya sih lebih baik Wakil Ketum dimaksimalkan, Ketua Harian tidak (perlu)," kata Ketua DPP Demokrat, I Gede Pasek Suardika, di sela persiapan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jumat (29/3/2013). Menurut dia sudah cukup dengan keberadaan posisi Wakil Ketua Umum, daripada menghadirkan 'matahari' baru di posisi Ketua Harian.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah Sukawi Sutarip mengatakan dalam pertemuan di Cikeas pada 24 Maret 2013 SBY sempat merenung 10 menit sebelum menyatakan akan mempertimbangkan desakan menjadi Ketua Umum. Kesediaan SBY mempertimbangkan desakan itu baru muncul, setelah para pengurus daerah mengusulkan solusi 'Ketua Harian'.

Karena, ujar Sukawi, SBY sebelumnya menegaskan tugas negara sebagai Presiden tidak dapat diganggu gugat. Juga, SBY pun disebut sempat menyatakan tak mau disibukkan oleh jabatan Ketua Umum ini.

Pasek berpendapat dalam organisasi ada tiga fungsi yang harus dijalankan dengan baik, yakni strategi, taktik, dan teknis. "Kalau fungsi strategis ini Ketum. Taktis Wakil Ketum, Direktur Eksekutif kebijakan teknis, sehingga tiga fungsi ini berjalan dgn baik," jelasnya. Untuk meminimalisasi faksi, lanjut dia, kader yang menempati kursi Wakil Ketua Umum dan Direktur Eksekutif sebaiknya ditunjuk langsung oleh Ketua Umum.

Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 30-31 Maret 2013. KLB dilakukan untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Anas Urbaningrum. Saat ini, sejumlah kader internal namanya mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketum yakni Saan Mustopa, Tri Dianto, Marzuki Alie, Hadi Utomo, hingga Syarief Hasan.

Namun, setelah pertemuan di Cikeas pada pekan lalu, dukungan justru menguat ke arah keluarga Cikeas terutama SBY dan dua anggota keluarganya, Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Hingga kini, SBY belum memberikan pernyataan resminya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Nasional
    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Nasional
    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    Nasional
    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Nasional
    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Nasional
    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Nasional
    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Nasional
    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Nasional
    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Nasional
    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    Nasional
    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    Nasional
    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Nasional
    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Nasional
    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X