Taufiq Kiemas: SBY Jadi Ketum Tak Akan Ganggu Tugas Kepresidenan

Kompas.com - 29/03/2013, 20:11 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas menilai pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tidak akan mengganggu kinerja SBY sebagai Presiden. Apalagi masa jabatan SBY tinggal satu setengah tahun.

"Saya kira tidak akan mengganggu kinerja kepresidenan karena tinggal satu setengah tahun lagi. Lagi pula nanti kan bisa ditunjuk ketua harian yang akan dapat mengurusi partai itu," papar Taufiq usai menghadiri kegiatan hari lahir Baitul Muslimin Indonesia, Jumat (29/3/2013). Dia menilai SBY adalah kandidat yang tepat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut Taufiq, pencalonan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat akan mampu menyelamatkan kondisi partai tersebut yang kini tengah terpuruk. "Apapun tindakan yang dilakukan Pak SBY adalah bentuk penyelamatan terhadap partai, karena tanpa partai tidak akan ada Pak SBY," ujar dia.

Pencalonan SBY sebagai ketua umum, ujar Taufiq, diharapkan bisa mengembalikan kekompakan partai yang mengusungnya menjadi Presiden dua periode. Menjelang Pemilu 2014, kekompakan partai sangat diperlukan. "Kalau partainya sampai tidak kompak maka akan susah," katanya.

Partai Demokrat menggelar KLB pada 30-31 Maret 2013 di Bali. SBY adalah sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Dengan alasan terjadi penurunan elektabilitas partai, Majelis Tinggi mengambil alih fungsi DPP pada Februari 2013. Beberapa waktu setelah pengambilalihan itu, KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Anas lalu menyatakan berhenti dari Ketua Umum Partai Demokrat. Majelis Tinggi menunjuk empat pimpinan DPP untuk menjalankan tugas ketua umum.

Padahal, bulan depan, sebagaimana partai lain, Demokrat harus menyerahkan daftar calon sementara (DCS) untuk pemilu legislatif, kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam peraturan-perundangan diatur DCS harus ditandatangani ketua umum dan sekjen partai.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Nasional
    Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Nasional
    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Nasional
    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.