Kompas.com - 29/03/2013, 16:17 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

DENPASAR, KOMPAS.com - Niat Tri Dianto, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, untuk menjadi kandidat Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa akan terganjal. Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah sedang memproses pemecatannya dari partai.

"Dia tidak pantas maju sebagai Ketum, karena dia sebentar lagi akan dipecat," tegas Ketua DPD Jawa Tengah Partai Demokrat, Sutawi Sutarip, saat dihubungi, Jumat (29/3/2013). Dia mengatakan telah meminta proses administrasi pemecatan Tri dibuat.

Sukawi mengatakan untuk posisi Ketua DPC Cilacap kini sudah disiapkan penggantinya. Ia menuturkan Tri Dianto dipecat lantaran sudah tak lagi menjaga nama baik Partai Demokrat. "Ia justru memperkeruh suasana. Selain itu, banyak juga yang akhirnya terpengaruh. Jadi membuat tidak solid," ucap Sukawi.

Sebelumnya, Tri Dianto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap setelah Anas Urbaningrum mundur dari Demokrat. Tri yang menjadi loyalis Anas ini kemudian terus-menerus mengkritisi petinggi Partai Demokrat.

Meski demikian, Tri tidak gentar. Ia justru percaya diri dengan mendeklarasikan pencalonan dirinya untuk Ketua Umum Partai Demokrat. Deklarasi dilakukan di sebuah warung bakso di depan Kompleks perumahan Puri Cikeas, tempat SBY tinggal.

Dalam Kongres Luar Biasa ini, Tri bahkan sudah menggalang dukungan dan sudah hadir di Bali. Ia pun tak gentar manakala suara mendukung SBY kini menguat. Tri tetap yakin memiliki basis massa sendiri di partai Demokrat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

    UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

    Nasional
    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Nasional
    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Nasional
    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    Nasional
    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Nasional
    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.