Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan Mustopa: Saya Pasti Pilih Pak SBY

Kompas.com - 29/03/2013, 14:04 WIB
Kontributor Denpasar, Muhammad Hasanudin

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com — Seiring menguatnya wacana mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon ketua umum Partai Demokrat, banyak kader yang semula disebut bakal menjadi kandidat memilih mundur. Tak terkecuali, Saan Mustopa.

"(Kalau SBY benar-benar mencalonkan diri), saya pasti pilih Pak SBY kok, kami akan support Pak SBY," ujar Saan saat ditemui di lokasi kongres, Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Jumat (29/3/2013) siang. Selama ini, Saan yang kerap dianggap sebagai bagian dari kubu mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, merupakan salah satu bakal kandidat yang cukup santer disebut.

"Saya rasa Pak SBY merupakan pilihan terbaik hari ini di saat partai sedang mengalami persoalan yang cukup mendasar, dibutuhkan Pak SBY untuk turun," ujar Saan. Namun, seperti pengurus daerah lain, Saan juga menunggu keputusan apakah SBY bersedia maju sebagai ketua umum atau tidak.

Saan menolak menjawab apakah akan mencalonkan diri atau tidak, bila SBY menyatakan tak bersedia maju menjadi ketua umum. "Kalau saya sangat menghormati suara-suara para pemilik suara, apakah DPD, DPC, kita harus dukung, kita harus hormati," tepis dia.

Partai Demokrat akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) pada 30-31 Maret 2013 di Denpasar, Bali. Agenda KLB adalah memilih ketua umum baru, menggantikan Anas Urbaningrum, yang berhenti dari jabatan dan partai setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah kader internal muncul sebagai kandidat yang digadang-gadang akan maju sebagai ketua umum, yakni Tri Dianto, Saan Mustopa, Marzuki Alie, Hadi Utomo, dan Syarief Hasan. Namun, dalam pertemuan di Cikeas beberapa waktu lalu, menguat wacana agar Partai Demokrat dipimpin keluarga Cikeas, antara SBY, Ani Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Penentuan ketua umum nantinya tergantung mekanisme dalam KLB pada akhir pekan ini. Jika semua peserta sepakat pada satu kandidat, maka proses pemilihan akan dilakukan secara aklamasi. Jika tidak, maka pemungutan suara akan dilakukan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com