JK: Bendera Aceh Jangan Sampai Membuka Luka Lama

Kompas.com - 28/03/2013, 19:11 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, setiap daerah memiliki lambang dan bendera sendiri, seperti halnya partai atau organisasi lain, termasuk Provinsi Aceh. Namun, ujar dia, faktor persatuan Indonesia tetap harus menjadi rujukan utama.

Menurut Kalla, bendera baru Aceh yang ditetapkan DPR Aceh menjadi persoalan karena menyerupai bendera milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kalla berkeyakinan masyarakat Aceh tidak ingin lagi punya masalah dan konflik. Oleh karena itu, ia berharap polemik bendera bisa diselesaikan.

"Jangan sampai menimbulkan rasa psikologi saling curiga lagi," ujar Kalla dalam wawancara di program Kompas Petang, KompasTV, Kamis (28/3/2013).

Kalla menambahkan, masalah bendera Aceh bukanlah topik baru, bahkan dia mengaku sudah bertemu dengan ratusan orang membahas soal bendera tersebut. Menurut Kalla, tidak seluruh rakyat Aceh sependapat juga dengan pilihan bendera berlatar merah hitam dengan gambar bulan bintang.

Ia mengingatkan bahwa kesepakatan Helsinki yang mengakhiri darurat militer di Aceh sudah memberikan garis batas tegas. Perjanjian yang memutus perseteruan antara Indonesia dan GAM itu mensyaratkan dalam salah satu pasalnya bahwa lambang dan seragam GAM tak boleh lagi dipakai meskipun pemerintah daerah Aceh juga punya hak membuat bendera dan lambang.

"Tersirat lambang GAM tidak boleh dipakai lagi, termasuk oleh GAM sendiri," kata dia.

Menurut Kalla, bila dia masih ada di pemerintahan, konsultasi dan jika perlu koreksi demi persatuan lebih luas akan dijalankannya. Dia yakin masyarakat di seluruh Aceh tetap ingin menjaga persatuan dan perdamaian.

"Mari kita cegah, sekecil apa pun yang bisa menimbulkan masalah, saling curiga, atau membuka luka lama," ujar dia.

Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah bersikukuh tak ada yang salah dengan penetapan qanun yang juga mengatur masalah bendera Aceh itu. "Itu diputuskan secara aklamasi. Lihat juga euforia (masyarakat) setelah itu ditetapkan," ujar dia.

Hasbi berpendapat Pemerintah Indonesia masih saja tidak transparan sepenuhnya, termasuk apa yang disampaikan Kalla dari kesepakatan Helsinki. "Kami minta pemerintah lebih terbuka, ikhlas membangun Aceh ini," ujar dia.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

    Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

    Nasional
    Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

    Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

    Nasional
    Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

    Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

    Nasional
    Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

    Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

    Nasional
    Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

    Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

    Nasional
    Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

    Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

    Nasional
    Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

    Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

    Nasional
    Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

    Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

    Nasional
    Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

    Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

    Nasional
    Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

    Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

    Nasional
    Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

    Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

    Nasional
    Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

    Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

    Nasional
    Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

    Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

    Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

    Nasional
    Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

    Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X