JK: Bendera Aceh Jangan Sampai Membuka Luka Lama

Kompas.com - 28/03/2013, 19:11 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, setiap daerah memiliki lambang dan bendera sendiri, seperti halnya partai atau organisasi lain, termasuk Provinsi Aceh. Namun, ujar dia, faktor persatuan Indonesia tetap harus menjadi rujukan utama.

Menurut Kalla, bendera baru Aceh yang ditetapkan DPR Aceh menjadi persoalan karena menyerupai bendera milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kalla berkeyakinan masyarakat Aceh tidak ingin lagi punya masalah dan konflik. Oleh karena itu, ia berharap polemik bendera bisa diselesaikan.

"Jangan sampai menimbulkan rasa psikologi saling curiga lagi," ujar Kalla dalam wawancara di program Kompas Petang, KompasTV, Kamis (28/3/2013).

Kalla menambahkan, masalah bendera Aceh bukanlah topik baru, bahkan dia mengaku sudah bertemu dengan ratusan orang membahas soal bendera tersebut. Menurut Kalla, tidak seluruh rakyat Aceh sependapat juga dengan pilihan bendera berlatar merah hitam dengan gambar bulan bintang.

Ia mengingatkan bahwa kesepakatan Helsinki yang mengakhiri darurat militer di Aceh sudah memberikan garis batas tegas. Perjanjian yang memutus perseteruan antara Indonesia dan GAM itu mensyaratkan dalam salah satu pasalnya bahwa lambang dan seragam GAM tak boleh lagi dipakai meskipun pemerintah daerah Aceh juga punya hak membuat bendera dan lambang.

"Tersirat lambang GAM tidak boleh dipakai lagi, termasuk oleh GAM sendiri," kata dia.

Menurut Kalla, bila dia masih ada di pemerintahan, konsultasi dan jika perlu koreksi demi persatuan lebih luas akan dijalankannya. Dia yakin masyarakat di seluruh Aceh tetap ingin menjaga persatuan dan perdamaian.

"Mari kita cegah, sekecil apa pun yang bisa menimbulkan masalah, saling curiga, atau membuka luka lama," ujar dia.

Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah bersikukuh tak ada yang salah dengan penetapan qanun yang juga mengatur masalah bendera Aceh itu. "Itu diputuskan secara aklamasi. Lihat juga euforia (masyarakat) setelah itu ditetapkan," ujar dia.

Hasbi berpendapat Pemerintah Indonesia masih saja tidak transparan sepenuhnya, termasuk apa yang disampaikan Kalla dari kesepakatan Helsinki. "Kami minta pemerintah lebih terbuka, ikhlas membangun Aceh ini," ujar dia.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

    Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

    Nasional
    Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

    Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

    Nasional
    Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

    Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

    Nasional
    Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

    Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

    Nasional
    Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

    Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

    Nasional
    Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

    Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

    Nasional
    Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

    Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

    DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

    Nasional
    Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

    Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

    Nasional
    Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

    Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

    Nasional
    Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

    Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

    Nasional
    Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

    Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

    Nasional
    Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

    Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

    Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

    Nasional
    Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

    Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X