Pemerintah Evaluasi Qanun, Siapkan Catatan Koreksi

Kompas.com - 28/03/2013, 18:53 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi dan memberikan catatan koreksi pada qanun Aceh yang pada 22 Maret 2013 ditetapkan secara aklamasi di DPRA. Bendera dan lambang suatu daerah adalah semangat dan kultural lokal, tetapi juga tetap harus merujuk peraturan perundangan.

"Itu kami evaluasi, semacam koreksi. Tentu kami akan minta penyesuaian-penyesuaian," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, dalam wawancara khusus dengan Kompas TV, Kamis (28/3/2013). Bila kajian atas qanun ini sudah selesai, dia mengatakan Dirjen Otonomi Daerah akan datang ke Nanggroe Aceh Darussalam untuk menyampaikan klarifikasi pada Gubernur dan DPR Aceh.

Reydonnyzar mengatakan pada prinsipnya sebuah bendera tidak boleh menyerupai panji atau menginspirasi separatisme. Berdasarkan PP 77/2007, Kementerian Dalam Negeri juga punya kewenangan untuk mengevaluasi peraturan daerah atau qanun, yang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan di atasnya. Dia pun menambahkan bahwa PP adalah aturan teknis turunan UU, dan tetap tak boleh bertentangan dengan beragam peraturan-perundangan di atasnya.

"Kekhususan Aceh kami hormati dan hargai, tapi tetap harus merujuk pada UU lain, tak hanya UU 11/2006," ujar Reydonnyzar. UU 11/2006 mengatur tentang Pemerintahan Aceh, termasuk yang memberikan 'kelonggaran' terkait struktur pemerintahan daerah berikut fasilitas, kelengkapan lembaga, maupun penggunaan istilah. Di dalamnya mencakup penggunakan istilah 'qanun' untuk kitab hukumnya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

    Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

    Nasional
    Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

    Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

    Nasional
    Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

    Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

    Nasional
    Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

    Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

    Nasional
    KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

    KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

    Nasional
    Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

    Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

    Nasional
    Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

    Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

    Nasional
    Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

    Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

    Nasional
    Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

    Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

    Nasional
    Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

    Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

    Nasional
    Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

    Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

    Nasional
    Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

    Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

    Nasional
    Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

    Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

    Nasional
    Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

    Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X