Pengibaran Ditunda

Kompas.com - 28/03/2013, 02:48 WIB
Editor

Banda Aceh, Kompas - Sambil menunggu klarifikasi Kementerian Dalam Negeri, warga Aceh diminta untuk tidak mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka yang baru-baru ini ditetapkan sebagai simbol resmi pemerintah daerah. Penghentian sementara pengibaran bendera itu menyusul adanya surat dari kementerian tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Edrian, Rabu (27/3), saat dihubungi soal polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang diumumkan Senin (25/3). ”Kami minta pengibaran ditunda. Kita harus menghormati pemerintah di Jakarta hingga evaluasi dan klarifikasi selesai,” ujarnya.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edrian, Selasa (26/3) lalu pihaknya mengirim surat dan meminta agar bendera bergambar bulan dan sabit itu tak dikibarkan sebelum proses klarifikasi kementerian itu selesai.

Di Jakarta, Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, qanun (peraturan daerah) dibuat bukan untuk menimbulkan masalah. Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh seyogianya tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, serta tak mengganggu ketertiban umum dan memecah-belah.

Belum ada di instansi

Pasca-pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh DPR Aceh, sebagian masyarakat mengibarkan bendera Aceh, seperti di Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Ratusan warga di Lhokseumawe berkonvoi membawa bendera itu. Di Banda Aceh, pengibaran justru dilakukan simpatisan Partai Aceh di Kawasan Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru. Bahkan, ada warga yang berkeliling dengan minibus sambil mengibarkan bendera Aceh itu. Namun, belum tampak adanya pengibaran bendera Aceh di instansi-instansi pemerintahan.

Terkait qanun, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Aceh Noerdin F Joes mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Qanun 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. ”Kami menunggu hasil evaluasi Kemendagri. Kalau 60 hari tak ada jawaban, otomatis qanun berlaku,” ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi dan Konsultasi Desk Aceh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Amiruddin Usman mengingatkan, bentuk bendera dan lambang Aceh yang ada di qanun berbeda dengan yang pernah dibahas saat konsultasi soal Aceh akhir tahun lalu. Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan Aceh itu, bendera dan lambang GAM diusulkan jadi lambang daerah.

Pada pertemuan itu, bendera dan lambang GAM ditolak menjadi simbol daerah. Penolakan penggunaan simbol GAM dibenarkan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, yang hadir pada acara itu. Namun, Ketua Komisi A DPR Aceh Adnan Beuransyah, yang juga hadir, menampiknya.  (HAN/INA)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X