Pengibaran Ditunda

Kompas.com - 28/03/2013, 02:48 WIB
Editor

Banda Aceh, Kompas - Sambil menunggu klarifikasi Kementerian Dalam Negeri, warga Aceh diminta untuk tidak mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka yang baru-baru ini ditetapkan sebagai simbol resmi pemerintah daerah. Penghentian sementara pengibaran bendera itu menyusul adanya surat dari kementerian tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Edrian, Rabu (27/3), saat dihubungi soal polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang diumumkan Senin (25/3). ”Kami minta pengibaran ditunda. Kita harus menghormati pemerintah di Jakarta hingga evaluasi dan klarifikasi selesai,” ujarnya.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edrian, Selasa (26/3) lalu pihaknya mengirim surat dan meminta agar bendera bergambar bulan dan sabit itu tak dikibarkan sebelum proses klarifikasi kementerian itu selesai.

Di Jakarta, Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, qanun (peraturan daerah) dibuat bukan untuk menimbulkan masalah. Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh seyogianya tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, serta tak mengganggu ketertiban umum dan memecah-belah.

Belum ada di instansi

Pasca-pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh DPR Aceh, sebagian masyarakat mengibarkan bendera Aceh, seperti di Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Ratusan warga di Lhokseumawe berkonvoi membawa bendera itu. Di Banda Aceh, pengibaran justru dilakukan simpatisan Partai Aceh di Kawasan Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru. Bahkan, ada warga yang berkeliling dengan minibus sambil mengibarkan bendera Aceh itu. Namun, belum tampak adanya pengibaran bendera Aceh di instansi-instansi pemerintahan.

Terkait qanun, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Aceh Noerdin F Joes mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Qanun 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. ”Kami menunggu hasil evaluasi Kemendagri. Kalau 60 hari tak ada jawaban, otomatis qanun berlaku,” ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi dan Konsultasi Desk Aceh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Amiruddin Usman mengingatkan, bentuk bendera dan lambang Aceh yang ada di qanun berbeda dengan yang pernah dibahas saat konsultasi soal Aceh akhir tahun lalu. Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan Aceh itu, bendera dan lambang GAM diusulkan jadi lambang daerah.

Pada pertemuan itu, bendera dan lambang GAM ditolak menjadi simbol daerah. Penolakan penggunaan simbol GAM dibenarkan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, yang hadir pada acara itu. Namun, Ketua Komisi A DPR Aceh Adnan Beuransyah, yang juga hadir, menampiknya.  (HAN/INA)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X