Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum Tak Jamin Kisruh Demokrat Rampung

Kompas.com - 27/03/2013, 20:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal Partai Demokrat diyakini akan kembali kisruh meskipun Ketua Umum partai ini nantinya dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap diam para kader, terutama pendukung mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum belakangan ini dinilai hanya untuk kepentingan pemilu legislatif 2014 .

"Di internal Demokrat untuk sementara tiarap, bersatu di bawah SBY sampai nama-nama mereka masuk dalam DCS (daftar calon sementara, di pemilu legislatif)," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu (27/3/2013). Dia mengatakan mereka yang selama ini loyal kepada Anas akan kembali membuat gaduh jika tidak masuk dalam DCS.

Kegaduhan tersebut, lanjut Ikrar, dia yakini akan tetap terjadi meskipun SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "(Justru) apalagi kalau SBY jadi ketua umum. Bukan hanya perlawanan, tapi balas dendam oleh kelompok Anas. Jadi, tidak mustahil mereka akan ngomong, akan bernyayi ria," kata dia.

Ikrar menilai lebih banyak kerugian bagi Partai Demokrat maupun SBY jika SBY menjadi ketum partai ini. Rakyat akan menilai SBY lebih mementingkan Demokrat ketimbang mengurus negara sebagai Presiden. Apalagi SBY berkali-kali meminta para menteri fokus kepada tugas negara hingga akhir jabatan di 2014 .

Selain itu, tambah Ikrar, Partai Demokrat tidak akan dewasa dan modern jika terus mengandalkan SBY. Dia berpendapat SBY tak laku lagi dijual dalam Pemilu 2014 lantaran rentetan masalah negara.

Ikrar menilai tak tepat alasan yang selalu dipakai para elite Demokrat untuk menjawab rangkap jabatan jika SBY menjadi ketum. Para elite merujuk Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga memimpin partai ketika menjadi presiden.

"Apakah mereka mau menyamakan SBY dengan Megawati dan Gusdur? Kalau mereka lihat gaya kepemimpinan Mega dan Gusdur salah, apakah mereka lalu membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan memilih SBY menjadi ketum? Kalau Demokrat ingin jadi partai modern, mereka harus membiarkan gerakan, dinamika partai berjalan normal. Bukan digerakan oleh seorang pemimpin," pungkas Ikrar.

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com