Kompas.com - 27/03/2013, 20:35 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan terhadap dugaan kasus suap dana bantuan sosial Pemkot Bandung yang ditangani di Pengadilan Negeri Bandung. Setidaknya, ada dua hal yang tengah diselidiki dan dikembangkan oleh penyidik KPK.

"Pertama, mengenai penerima uang itu, apakah hakim Setyabudi adalah orang terakhir yang menerima uang suap itu atau ada pihak lain yang juga menerimanya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Rabu (27/3/2013).  Kedua, lanjut dia, tentang si pemberi uang suap tersebut.

"Apakah hanya tiga orang yang sebelumnya sudah disangkakan, atau justru ada orang lain yang juga memberikan uang suap tersebut," sambung Johan. Dia menambahkan, dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada Senin (25/3/2013) pada sejumlah lokasi di Kota Bandung, penyidik mendapati tulisan pada sejumlah amplop-amplop berisi uang yang ditemukan di ruang kerja Hakim Setyabudi.

Johan menolak menyebutkan tulisan pada amplop tersebut. "Yang jelas ada amplop yang ada tulisannya, ada juga yang tidak ada tulisannya," tepis dia.

KPK, imbuh Johan, akan segera memanggil Wali Kota Bandung Dada Rosada terkait kasus suap ini. "Saya belum tahu kapan akan dipanggil, tapi yang jelas Pak Dada Rosada akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini," ujar dia.

Menurut Johan, KPK juga belum dapat menghadirkan tersangka Toto Hutagalung ke KPK. "Belum tahu kesulitannya apa. Tapi, penyidik tengah berusaha untuk mendatangkannya," kata dia.

Sebelumnya, KPK menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi. Setyabudi dan Asep Triana ditangkap di ruangan si hakim di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung. Adapun Herry Nurhayat dan Pupung ditangkap di ruang kerja masing-masing di kantor Pemkot Bandung. KPK juga mengamankan seorang petugas keamanan PN Bandung untuk diperiksa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini, Pupung tidak ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, KPK pun menetapkan Toto Hugalung sebagai tersangka karena dia diduga sebagai orang yang menyuruh Asep mengantarkan uang kepada Setyabudi. Keempat tersangka diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait kepengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

KPK juga telah mencegah Wali Kota Bandung Dada Rosada terkait penyidikan kasus ini. KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan untuk Dada sebagai saksi dari tiga tersangka, yakni Asep, Herry, dan Toto.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

    Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

    Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

    Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

    Nasional
    Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

    Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

    Nasional
    Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

    Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

    Nasional
    KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

    KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

    Nasional
    Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

    Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

    Nasional
    Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

    Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

    Nasional
    Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

    Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

    Nasional
    Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

    Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

    Nasional
    Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

    Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

    Nasional
    Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

    Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

    Nasional
    Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

    Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

    PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

    Nasional
    Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

    Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.