Kompas.com - 27/03/2013, 19:10 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti berpendapat, Partai Demokrat akan mengalami kerugian besar jika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Saya tak tahu apakah teman-teman di Demokrat sudah melakukan kajian, simulasi politik mengenai untung ruginya kalau SBY jadi ketum partai? Buat saya, baik untuk SBY maupun Demokrat justru kerugian besar kalau SBY dipilih jadi ketum," kata Ikrar di Jakarta, Rabu ( 27/3/2013 ).

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin agar SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013 .

Ikrar mengatakan, para pengurus Demokrat di daerah harus mempertimbangkan pernyataan SBY selaku Presiden kepada para menteri agar fokus bekerja hingga akhir jabatan di 2014 . Pernyataan itu berkali-kali disampaikan Presiden sejak dimulainya tahun politik di awal 2013 .

Jika para menteri selalu menyebut Presiden hanya akan mengurusi partai di Sabtu, Minggu, dan hari libur, Ikrar mempertanyakan, mengapa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sampai menegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ketika ikut mengkampanyekan pasangan yang diusung PDIP dalam Pilgub.

"Orang akan katakan, ohh benar Presiden lebih mementingkan partai dibanding negara," kata Ikrar.

Selain itu, tambah dia, Demokrat tidak akan dewasa jika SBY menjadi ketum. "Itu akan menjadikan Demokrat bayi yang terus menjadi bayi, tidak akan menjadi dewasa. Semua tergantung SBY. Itu jadikan Demokrat sebagai fans club SBY. Seorang pemimpin tidak akan bisa langgeng sampai akhir hayat," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ikrar mempertanyakan apakah SBY masih laku untuk dijual dalam Pemilu. Ikrar berpendapat SBY tak lagi laku dijual lantaran berbagai masalah negara selama ini seperti kasus penyerangan Lapas di Sleman, pengerangan Markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berbagai kasus itu membuat legitimasi SBY merosot menjelang akhir masa jabatannya.

"Mungkin saja SBY menjadi ketum sebagai tokoh pemersatu di internal. Pertanyaannya, apakah dia sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina tidak cukup menjadi tokoh pemersatu? Apakah dia tidak percaya kepada orang lain yang bukan mustahil akan lebih mampu jadi pemersatu partai?," pungkas Ikrar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.