Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum, Demokrat Akan Terus Jadi Bayi

Kompas.com - 27/03/2013, 19:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti berpendapat, Partai Demokrat akan mengalami kerugian besar jika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Saya tak tahu apakah teman-teman di Demokrat sudah melakukan kajian, simulasi politik mengenai untung ruginya kalau SBY jadi ketum partai? Buat saya, baik untuk SBY maupun Demokrat justru kerugian besar kalau SBY dipilih jadi ketum," kata Ikrar di Jakarta, Rabu ( 27/3/2013 ).

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin agar SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013 .

Ikrar mengatakan, para pengurus Demokrat di daerah harus mempertimbangkan pernyataan SBY selaku Presiden kepada para menteri agar fokus bekerja hingga akhir jabatan di 2014 . Pernyataan itu berkali-kali disampaikan Presiden sejak dimulainya tahun politik di awal 2013 .

Jika para menteri selalu menyebut Presiden hanya akan mengurusi partai di Sabtu, Minggu, dan hari libur, Ikrar mempertanyakan, mengapa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sampai menegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ketika ikut mengkampanyekan pasangan yang diusung PDIP dalam Pilgub.

"Orang akan katakan, ohh benar Presiden lebih mementingkan partai dibanding negara," kata Ikrar.

Selain itu, tambah dia, Demokrat tidak akan dewasa jika SBY menjadi ketum. "Itu akan menjadikan Demokrat bayi yang terus menjadi bayi, tidak akan menjadi dewasa. Semua tergantung SBY. Itu jadikan Demokrat sebagai fans club SBY. Seorang pemimpin tidak akan bisa langgeng sampai akhir hayat," ucapnya.

Ikrar mempertanyakan apakah SBY masih laku untuk dijual dalam Pemilu. Ikrar berpendapat SBY tak lagi laku dijual lantaran berbagai masalah negara selama ini seperti kasus penyerangan Lapas di Sleman, pengerangan Markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berbagai kasus itu membuat legitimasi SBY merosot menjelang akhir masa jabatannya.

"Mungkin saja SBY menjadi ketum sebagai tokoh pemersatu di internal. Pertanyaannya, apakah dia sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina tidak cukup menjadi tokoh pemersatu? Apakah dia tidak percaya kepada orang lain yang bukan mustahil akan lebih mampu jadi pemersatu partai?," pungkas Ikrar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com