Kompas.com - 27/03/2013, 15:52 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait berhentinya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat digugat secara perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat. Langkah Majelis Tinggi dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga (ADART) Partai Demokrat.

Gugatan itu dilayangkan Sekretaris Departemen Penanggulangan Teror DPP Demokrat Andy Soebjakto Molanggato. Gugatan sudah dimasukkan pada 19 Maret 2013 .

Andy mempermasalahkan rapat yang digelar di kediamanan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Februari 2013, atau setelah Anas menyatakan berhenti sebagai Ketum Demokrat. Ketika itu, SBY menggunakan istilah rapat Majelis Tinggi Diperluas.

Rapat tersebut mengikutsertakan para menteri asal Demokrat ditambah Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf. Menurut Andy, rapat itu inkonstitusional lantaran dalam ADART hanya diatur rapat Majelis Tinggi.

"Tidak ada rapat Majelis Tinggi Diperluas dalam ADART. Menteri Demokrat dan Ketua Fraksi juga tak bisa ikut rapat," kata Andy saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/3/2013).

Lantaran menganggap rapat Majelis Tinggi inkonstitusional, Andy menganggap 8 keputusan rapat juga inkonstitusional. Keputusan rapat itu diantaranya SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai. Selain itu, segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai. SBY mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.

Andy menambahkan, substansi keputusan rapat juga bertentangan dengan ADART lantaran bukan kewenangan Majelis Tinggi. Tak hanya keputusan Majelis Tinggi, Andy juga mempermasalahkan proses di internal partai setelah itu seperti pembentukan satuan tugas yang mengurus seleksi calon legislatif, proses administrasi surat menyurat yang dilakukan Majelis Tinggi, hingga kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Bali.

"Semua urusan administrasi sesuai ADART dilakukan oleh DPP, bukan Majelis Tinggi. KLB nanti juga jadi bagian dari salah konstitusi," kata Andy.

Untuk itu, Andy berharap agar Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum tidak mengesahkan seluruh hasil rapat Majelis Tinggi Diperluas dan keputusan rapat lainnya. Selain itu, ia meminta tidak disahkannya perubahan kepengurusan DPP Demokrat nantinya hingga gugatanya berkekuatan hukum tetap.

"Saya tegaskan, tidak ada maksud jelek, niat negatif kecuali untuk memberikan pendidikan politik, untuk menguji kebenaran hukum apakah langkah Majelis Tinggi konstitusional atau tidak. Tidak ada wadah lain kecuali melalui jalur hukum. Semuanya ini untuk menegakkan konstitusi," pungkas Andy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara'

    Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara"

    Nasional
    Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

    Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

    Nasional
    Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

    Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

    Nasional
    Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

    Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

    Nasional
    Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

    Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

    Nasional
    Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil 'Yang Terhormat'

    Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil "Yang Terhormat"

    Nasional
    Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

    Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

    Nasional
    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Nasional
    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Nasional
    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Nasional
    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.