Dibuka, "Hotline" Pengaduan Pilkada Malang

MALANG, KOMPAS.com — Para aktivis antipolitik uang di Malang akan membuka "hotline" pengaduan soal pelanggaran para peserta pemilihan wali kota Malang, yang pemungutan suaranya akan dilangsungkan pada 23 Mei mendatang.

"Melihat praktik para pasangan calon itu, kami atas nama Gerakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Money Politics menggelar aksi longmarch dan teatrikal di depan Balaikota Malang," jelas Hayyik Ali, Koordinator Pendidikan Pemilih dan Pemantau Pilkada Malang Corruption Watch (MCW), kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2013).

Gerakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat itu terdiri dari organisasi gabungan yakni Malang Corruption Watch (MCW), LBH Surabaya Pos Malang, PMKRI, HMI, FMPP, dan Walhi Malang.

Menurut Hayyik, aksi tersebut bertujuan untuk mendeklarasikan pada masyarakat terkait dibukanya "hotline" pengaduan soal pelanggaran para pasangan calon saat pilkada.

"Jika masyarakat menemukan adanya praktik money politics atau pelanggaran lainnya dalam Pilkada, silakan dilaporkan," katanya.

Segala pengaduan dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti ke Panwas, dan jika data mendukung dan terbukti, akan dipidanakan.

"Demi efektifitas pemantauan, kita sudah bentuk pemantau di 57 kelurahan di Kota Malang. Totalnya ada 57 orang pemantau," aku Hayyik.

Jelang Pilkada beber Hayyik, potensi money politics di Pilkada Kota Malang cukup besar. Hal itu tampak dari gerakan yang dilakukan oleh para pasangan calon yang ada.

"Dari praktik memberikan sejumlah uang atau membagi-bagikan sembako pada masyarakat. Praktik itu jelas pelanggaran," tegasnya.

Pemberian apapun pada masyarakat dengan tujuan memengaruhi agar memilih salah satu calon tertentu katanya, sudah termasuk money poltics.

"Sudah banyak pelanggaran yang kita temukan. Kita siap melaporkannya. Bahkan, ada calon yang membujuk warga dengan gratis ziarah ke makam-makan para wali. Itu untuk memengaruhi masyarakat," katanya.

Dari pengaduan masyarakat tersebut, nantinya akan diteruskan ke Panwas atau bahkan polisi dan kejaksaan jika ada indikasi pidananya.

"Karenanya itu, kami berharap Panwas juga proaktif dalam meindaklanjuti pelanggaran Pilkada. Panwas seharusnya juga turun langsung, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat," katanya.

Dalam aksi tersebut, warga dan para aktivis selain menggelar orasi dan teatrikal money politics, juga membawa poster yang bertuliskan "Aremania Anti Politik Uang" dan "Hentikan Menyogok Rakyat".