Dibuka, "Hotline" Pengaduan Pilkada Malang

Kompas.com - 27/03/2013, 14:27 WIB
|
EditorKistyarini

MALANG, KOMPAS.com — Para aktivis antipolitik uang di Malang akan membuka "hotline" pengaduan soal pelanggaran para peserta pemilihan wali kota Malang, yang pemungutan suaranya akan dilangsungkan pada 23 Mei mendatang.

"Melihat praktik para pasangan calon itu, kami atas nama Gerakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Money Politics menggelar aksi longmarch dan teatrikal di depan Balaikota Malang," jelas Hayyik Ali, Koordinator Pendidikan Pemilih dan Pemantau Pilkada Malang Corruption Watch (MCW), kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2013).

Gerakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat itu terdiri dari organisasi gabungan yakni Malang Corruption Watch (MCW), LBH Surabaya Pos Malang, PMKRI, HMI, FMPP, dan Walhi Malang.

Menurut Hayyik, aksi tersebut bertujuan untuk mendeklarasikan pada masyarakat terkait dibukanya "hotline" pengaduan soal pelanggaran para pasangan calon saat pilkada.

"Jika masyarakat menemukan adanya praktik money politics atau pelanggaran lainnya dalam Pilkada, silakan dilaporkan," katanya.

Segala pengaduan dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti ke Panwas, dan jika data mendukung dan terbukti, akan dipidanakan.

"Demi efektifitas pemantauan, kita sudah bentuk pemantau di 57 kelurahan di Kota Malang. Totalnya ada 57 orang pemantau," aku Hayyik.

Jelang Pilkada beber Hayyik, potensi money politics di Pilkada Kota Malang cukup besar. Hal itu tampak dari gerakan yang dilakukan oleh para pasangan calon yang ada.

"Dari praktik memberikan sejumlah uang atau membagi-bagikan sembako pada masyarakat. Praktik itu jelas pelanggaran," tegasnya.

Pemberian apapun pada masyarakat dengan tujuan memengaruhi agar memilih salah satu calon tertentu katanya, sudah termasuk money poltics.

"Sudah banyak pelanggaran yang kita temukan. Kita siap melaporkannya. Bahkan, ada calon yang membujuk warga dengan gratis ziarah ke makam-makan para wali. Itu untuk memengaruhi masyarakat," katanya.

Dari pengaduan masyarakat tersebut, nantinya akan diteruskan ke Panwas atau bahkan polisi dan kejaksaan jika ada indikasi pidananya.

"Karenanya itu, kami berharap Panwas juga proaktif dalam meindaklanjuti pelanggaran Pilkada. Panwas seharusnya juga turun langsung, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat," katanya.

Dalam aksi tersebut, warga dan para aktivis selain menggelar orasi dan teatrikal money politics, juga membawa poster yang bertuliskan "Aremania Anti Politik Uang" dan "Hentikan Menyogok Rakyat".

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X