Menko Polhukam Kaji Qanun Aceh

Kompas.com - 27/03/2013, 13:35 WIB
EditorMarcus Suprihadi

NUSA DUA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto masih mengkaji Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Perda yang baru ditetapkan pada 25 Maret lalu itu mengundang pro dan kontra terkait desain bendera baru Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Itu (Perda) sedang dikaji juga Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan tiga hari ini sudah akan ketahuan, apakah perda itu sesuai peraturan pemerintah," katanya seusai menghadiri pembukaan High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) on the Post-2015 Development Agenda di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/3/2013).

Menurut dia, setiap perda yang dikeluarkan suatu daerah tidak boleh berlawanan dengan peraturan pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan PP nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Selain terkait PP nomor 77 tahun 2007, Djoko Suyanto menyatakan bahwa Kemendagri juga sedang mengkaji perda tersebut, apakah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh.

Pada peraturan pemerintah tersebut, pada pasal 6 tentang desain lambang daerah, pada poin 4 disebutkan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Djoko Suyanto tidak mau berkomentar banyak terkait hal itu. Demikian halnya ketika ditanya apakah hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian damai, Panglima Tentara Nasional Indonesia periode 2006-2007 itu menegaskan tengah dikaji pemerintah. "Makanya itu sedang dikaji," ucapnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

    Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

    Nasional
    Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

    Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

    Nasional
    6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

    6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

    Nasional
    Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

    Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

    Nasional
    Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

    Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

    Nasional
    Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

    Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

    Nasional
    Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

    Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

    Nasional
    Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

    Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

    Nasional
    Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

    Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

    Nasional
    Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

    Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

    Nasional
    Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

    Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

    Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

    Nasional
    9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

    9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X