Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anas: Jika SBY Maju, Ibas Tak Elok Jadi Sekjen

Kompas.com - 27/03/2013, 12:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir, menilai wacana pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum Demokrat pasti akan didukung para loyalis Saan Mustopa. Namun, Mirwan menilai, jika SBY maju, perlu ada pergantian posisi sekretaris jenderal.

"Harus disiapkan pengganti Mas Ibas. Tidak elok juga kalau ketua umumnya Pak SBY dan sekjennya anak sendiri," ujar Mirwan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Mirwan menuturkan, beberapa figur sudah cukup mumpuni untuk menjabat sebagai sekretaris jenderal. Salah satunya adalah Saan Mustopa. "Saan kan sudah menjadi wasekjen. Jadi, kalau jadi sekjen, tak masalah," imbuhnya.

Meski demikian, anggota Komisi I DPR ini mengatakan, semua pihak menunggu keputusan dari SBY. Sejumlah dukungan sudah dilayangkan para pengurus daerah kepada SBY agar mau maju sebagai ketua umum Demokrat selanjutnya. Namun, SBY belum memutuskan dan baru melakukan pertimbangan.

"Ini belum pasti semua, bisa saja ada perubahan-perubahan. Makanya, dari awal, Saan akan tetap maju, kecuali Pak SBY jadi maju," imbuh Mirwan.

Partai Demokrat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pada 30-31 Maret 2013. KLB itu dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum. Saat ini, sejumlah kader internal namanya mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketua umum, yakni Saan Mustopa, Tri Dianto, Marzuki Alie, Hadi Utomo, hingga Syarief Hasan.

Namun, setelah pertemuan di Cikeas pada pekan lalu, dukungan justru menguat ke arah keluarga Cikeas, terutama SBY, dan dua anggota keluarganya, Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com