ICW: Polisi Jangan Istimewakan Ibas

Kompas.com - 26/03/2013, 11:32 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Daerah Metro Jaya diminta tidak mengistimewakan laporan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis. Polda Metro Jaya seharusnya menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kepolisian jangan sampai mengistimewakan Ibas dengan melanggar aturannya sendiri," kata aktivis Indonesian Corruption Watch, Donal Fariz, ketika dihubungi, Selasa (26/3/2013).

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya meminta keterangan Ibas sebagai pelapor. Menurut pengacara Ibas, penyidik akan segera memanggil saksi-saksi untuk diperiksa. Ibas tak terima Yulianis menyebut dirinya pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Donal menyinggung surat edaran Bareskrim Polri bahwa jika ada kasus dugaan korupsi dan laporan pencemaran nama baik yang melibatkan para pihak yang sama, maka polisi harus mendahulukan penanganan kasus korupsinya. Aturan itu seharusnya menjadi pedoman penyidik Polda Metro Jaya.

Selain masih berproses di KPK, tambah Donal, kepolisian perlu melihat status Yulianis yang dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagai saksi yang dilindungi, kata dia, Yulianis seharusnya tidak bisa dilaporkan, apalagi diproses hukum.

"Biarkan saja berproses di KPK benar atau tidak keterangan Yulianis. Sekarang kan sedang berproses, tidak boleh Yulianis dibungkam," kata Donal.

Dikatakan Donal, jika penyelidikan tetap berjalan di kepolisian, hal ini akan mengganggu proses di KPK. Selain itu, kata dia, akan menimbulkan kesan bahwa kepolisian takluk dengan kekuasaan hingga melanggar aturannya sendiri.

Donal menambahkan, jika kepolisian bersikukuh melanjutkan penyelidikan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan. Masyarakat akan takut mengungkap kasus korupsi lantaran takut terjerat pencemaran nama baik.

"Pemberantasan korupsi akan selalu gagal ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Donal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X