SBY Pertimbangkan Jadi Ketua Umum Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tengah mempertimbangkan usulan daerah agar dirinya menjadi ketua umum DPP Partai Demokrat. Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan Presiden ialah tugas Presiden hingga 2014.

"Bapak (SBY) sangat mendengarkan, sedang dipertimbangkan oleh beliau," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/3/2013).

Syarif menceritakan, dalam pertemuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan Majelis Tinggi di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Minggu kemarin, sebanyak 26 Ketua DPD ingin agar SBY menjadi ketua umum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Menurut Syarif, suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak jauh berbeda.

Syarif mengatakan, peluang SBY menjadi ketua umum tetap ada. Menurut dia, jika terealisasi, rangkap jabatan sebagai ketua umum tidak akan menganggu seluruh tugas Presiden. Ia menyinggung sikap Megawati Soekarnoputri yang juga merangkap sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ketika menjadi presiden.

Ketika ditanya apakah ada peluang bagi kader Demokrat lain untuk maju sebagai ketua umum, Syarif menjawab, bisa saja kalau ada yang bersedia mencalonkan diri dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali akhir Maret 2013. Hanya, kata dia, hingga saat ini, belum ada calon lain yang diusulkan daerah selain SBY dan Ani.

Seperti diberitakan, SBY tercatat sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat. Dengan alasan terjadi penurunan elektabilitas partai, Majelis Tinggi mengambil alih fungsi DPP pada Februari lalu. Beberapa waktu setelah pengambilalihan itu, KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Anas lalu menyatakan berhenti dari jabatannya. Majelis Tinggi menunjuk empat pimpinan DPP untuk menjalankan tugas ketua umum. Padahal, bulan depan, sebagaimana partai lain, Demokrat harus menyerahkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) kepada Komisi Pemilihan Umum. DCS itu harus ditandatangani ketua umum definitif.