Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengunci Kader "Mbalelo" Demokrat

Kompas.com - 25/03/2013, 13:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ingin tersandung korupsi lagi, apalagi tersungkur sebagai partai yang dicap korup, Partai Demokrat mengunci kader-kader menjelang kongres luar biasa. Masih lekat dalam ingatan publik tentang kisah Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang dijadikan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian berhenti.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarifuddin Hasan, menyebut, Demokrat tidak mengkhawatirkan loyalis Anas dan tidak panik. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat sudah membaca peta kekuatan di dalam partai yang didirikan dan dibinanya hingga kini. Apalagi, SBY adalah ahli strategi.

Strategi itu tampak dalam penerimaan calon anggota legislatif (caleg) yang berbeda dengan periode sebelumnya. Dari enam syarat, syarat ”bersedia menandatangani pakta integritas dan menjalankannya” mendapat penekanan. Bakal caleg pun dikunci agar tidak mbalelo dengan syarat ”bersedia menerima keputusan daftar calon sementara/daftar calon tetap yang ditetapkan Majelis Tinggi”.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, ”Petinggi Demokrat sekarang sedang berpikir keras bagaimana mengamankan KLB (kongres luar biasa) dan produk yang dihasilkan tanpa digugat kelompok mbalelo. Semua melihat, faksi-faksi internal Demokrat sedang bertarung untuk posisi ketua umum.”

Menurut Sebastian, jika petinggi Demokrat salah membuat skenario, KLB bisa gagal dan hasilnya kontraproduktif dengan upaya konsolidasi. Kelihatan sekali petinggi Demokrat terkesan panik dan gagap menghadapi situasi ini. Hal itu terlihat dari berbagai pernyataan yang tidak terkoordinasi. Gagasan yang disampaikan untuk mengikat peserta KLB agar taat masih berbeda satu sama lain.

Menjelang penyelenggaraan KLB Demokrat di Bali, 30-31 Maret 2013, surat pernyataan patuh dari dewan pengurus daerah dan dewan pengurus cabang ditagih.

Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Demokrat Andi Nurpati menilai, pengumpulan surat pernyataan ini merupakan penegasan persetujuan saja dilakukannya KLB sebagai keputusan Majelis Tinggi. Dari yang semula lisan, pernyataan itu didokumentasikan menjadi surat pernyataan resmi.

Banyak pihak memahami kegelisahan petinggi Demokrat karena KLB ini sangat menentukan nasib Demokrat ke depan. Jika gagal, partai ini akan terpecah-belah. Popularitasnya akan makin anjlok, bahkan terdegradasi di Pemilu 2014 menjadi partai di luar parlemen.

Sebaliknya, kata Sebastian, jika berhasil menemukan tokoh yang tepat untuk menyatukan faksi-faksi, Demokrat akan bertahan di urutan tiga besar pemenang Pemilu 2014. Beban itulah yang terkesan kuat membuat petinggi Demokrat panik dan pusing. (Stefanus Osa)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com