Kompas.com - 25/03/2013, 13:04 WIB
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ingin tersandung korupsi lagi, apalagi tersungkur sebagai partai yang dicap korup, Partai Demokrat mengunci kader-kader menjelang kongres luar biasa. Masih lekat dalam ingatan publik tentang kisah Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang dijadikan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian berhenti.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarifuddin Hasan, menyebut, Demokrat tidak mengkhawatirkan loyalis Anas dan tidak panik. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat sudah membaca peta kekuatan di dalam partai yang didirikan dan dibinanya hingga kini. Apalagi, SBY adalah ahli strategi.

Strategi itu tampak dalam penerimaan calon anggota legislatif (caleg) yang berbeda dengan periode sebelumnya. Dari enam syarat, syarat ”bersedia menandatangani pakta integritas dan menjalankannya” mendapat penekanan. Bakal caleg pun dikunci agar tidak mbalelo dengan syarat ”bersedia menerima keputusan daftar calon sementara/daftar calon tetap yang ditetapkan Majelis Tinggi”.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, ”Petinggi Demokrat sekarang sedang berpikir keras bagaimana mengamankan KLB (kongres luar biasa) dan produk yang dihasilkan tanpa digugat kelompok mbalelo. Semua melihat, faksi-faksi internal Demokrat sedang bertarung untuk posisi ketua umum.”

Menurut Sebastian, jika petinggi Demokrat salah membuat skenario, KLB bisa gagal dan hasilnya kontraproduktif dengan upaya konsolidasi. Kelihatan sekali petinggi Demokrat terkesan panik dan gagap menghadapi situasi ini. Hal itu terlihat dari berbagai pernyataan yang tidak terkoordinasi. Gagasan yang disampaikan untuk mengikat peserta KLB agar taat masih berbeda satu sama lain.

Menjelang penyelenggaraan KLB Demokrat di Bali, 30-31 Maret 2013, surat pernyataan patuh dari dewan pengurus daerah dan dewan pengurus cabang ditagih.

Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Demokrat Andi Nurpati menilai, pengumpulan surat pernyataan ini merupakan penegasan persetujuan saja dilakukannya KLB sebagai keputusan Majelis Tinggi. Dari yang semula lisan, pernyataan itu didokumentasikan menjadi surat pernyataan resmi.

Banyak pihak memahami kegelisahan petinggi Demokrat karena KLB ini sangat menentukan nasib Demokrat ke depan. Jika gagal, partai ini akan terpecah-belah. Popularitasnya akan makin anjlok, bahkan terdegradasi di Pemilu 2014 menjadi partai di luar parlemen.

Sebaliknya, kata Sebastian, jika berhasil menemukan tokoh yang tepat untuk menyatukan faksi-faksi, Demokrat akan bertahan di urutan tiga besar pemenang Pemilu 2014. Beban itulah yang terkesan kuat membuat petinggi Demokrat panik dan pusing. (Stefanus Osa)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Nasional
    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemua Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemua Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Nasional
    Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

    Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

    Nasional
    PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

    PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

    Nasional
    Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

    Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

    Nasional
    Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

    Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

    Nasional
    Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

    Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

    Nasional
    Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

    Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

    Nasional
    Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

    Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

    Nasional
    Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

    Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

    Nasional
    Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

    Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

    Nasional
    Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

    Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

    Nasional
    Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

    Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

    Nasional
    Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

    Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

    Nasional
    Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

    Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.