Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bhatoegana: SBY Jadi Ketum Demokrat, Apa Kata Dunia

Kompas.com - 25/03/2013, 12:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mungkin menjadi ketua umum. Sutan tak habis pikir jika SBY menjadi ketua umum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai sekretaris jenderal.

"Kita harus baca komitmen keluarga SBY. Mas Ibas dari awal mengatakan akan memegang teguh hasil kongres Bandung. Beliau dipilih dalam kabinetnya Anas sebagai sekjen sampai 2015. Bayangkan saja kalau Mas Ibas sekjen, Ibu Ani atau SBY ketum. Apa kata dunia? Macam enggak punya orang lain pula," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Senin (25/3/2013).

Sutan menilai, dukungan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam pertemuan di Cikeas kemarin untuk mengusung SBY tetap diapresiasi. Namun, Sutan yakin pada akhirnya nanti akan muncul ketum baru. "Terlalu banyak pula kader Demokrat yang siap sebenarnya. Kenapa harus beliau?" kata Sutan.

Sutan pun meyakini SBY menghargai semua dukungan yang diberikan para pengurus DPD. Namun, lanjutnya, SBY tentu akan mempertimbangkan asas kepatutan. "Jadi kurang elok karena saya tahu dari dulu Pak SBY mengatakan, jangankan beliau dan keluaga, ia juga mengimbau kepada para kader lain ketika ada pilkada jangan memanfaatkan ketika suami mau lengser persiapkan istrinya atau anaknya," tutur Sutan.

Sebelumnya, SBY mengumpulkan Majelis Tinggi dan pengurus DPD di Cikeas, Minggu (24/3/2013). Di dalam pertemuan itu, pengurus DPD menyampaikan dukungannya kepada SBY atau Ani Yudhoyono untuk menjadi calon ketum. Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmad bahkan mengatakan, sudah ada 23 DPD dan 401 DPC yang menyatakan dukungannya supaya Ani maju sebagai ketua umum (ketum).

Namun, kata Rahmad, pengurus-pengurus juga mendukung SBY sebagai ketum. Jika SBY tidak berkenan, maka para pengurus daerah itu sudah bersiap-siap untuk mendeklarasikan dukungan kepada Ani Yudhoyono.

Bursa calon ketum Partai Demokrat semakin memanas menjelang penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang akan dilakukan di Bali pada 30-31 Maret 2013. Sejumlah nama digadang-gadang menjadi calon ketum menggantikan Anas Urbaningrum. Dari kalangan internal muncul nama seperti Marzuki Alie, Saan Mustopa, Hadi Utomo, Ani Yudhoyono, dan Ibas. Sementara itu, dari kalangan eksternal muncul nama seperti Pramono Edhie, Gita Wirjawan, dan Djoko Suyanto.

KLB nantinya diikuti oleh semua pemegang hak suara. Di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, pemilik hak suara adalah Dewan Pembina (5 suara), Dewan Pimpinan Pusat (3 suara), Dewan Pimpinan Daerah (2 suara), Dewan Pimpinan Cabang (1 suara), Dewan Perwakilan Luar Negeri (1 hak suara), dan hak suara organisasi sayap partai yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com