Kompas.com - 24/03/2013, 18:15 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan dana kampanye untuk Pemilu 2014 melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakini dapat mencegah praktik korupsi yang dilakukan anggota legislatif periode mendatang. Selain itu, pembatasan belanja kampanye dapat mencegah gangguan kejiwaan para calon legislatif yang gagal dalam pemilu.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi mengatakan, banyak politisi periode 2009-2014 yang kesulitan membayar utang kampanye Pemilu 2009 lantaran pengelolaan kampanye yang tidak baik, mereka jor-joran mengeluarkan dana agar terpilih. Tidak sedikit dana yang didapat dari pinjaman.

"Caleg jadi saja ada yang mengalami kesulitan. Gaji yang diterima langsung dipotong bank. Apalagi caleg yang tidak terpilih. Banyak utang, tidak bisa bayar cicilan. Banyak caleg gagal yang stres," kata Arwani saat diskusi di Jakarta, Minggu (21/3/2013).

Arwani mengaku saat ini sudah banyak tuntutan dari timnya di daerah pemilihan untuk membicarakan serius masalah pendanaan kampanye. Untuk itu, kata dia, perlu ada pengaturan oleh KPU agar pendanaan tidak menjadi liar. Apalagi dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan ketatnya persaingan antar-caleg.

Arwani mengatakan, partainya juga berkepentingan pengaturan belanja kampanye. Pasalnya, kata dia, PPP hanya memiliki 38 anggota di DPR, tak sebanding dengan jumlah anggota DPR dari parpol lain. Padahal, ada 77 daerah pemilihan di Indonesia.

Arwani mengatakan, pihaknya mendukung peraturan KPU asalkan konsepnya jelas dan tidak menyulitkan caleg. Menurut dia, harus dibedakan nominal maksimal biaya kampanye di tiap dapil. Pasalnya, jumlah kabupaten dan kondisi geografis tiap kabupaten di tiap dapil berbeda-beda.

"Transportasi di dapil Jakarta pakai mobil sudah bisa mobilitas. Di dapil saya (Jawa Tengah III) harus naik pesawat, sewa mobil. Apalagi di kawasan timur harus transit dulu, naik kapal. Jika KPU ada konsep yang jelas, kenapa tidak. Demi pemilu yang jujur dan adil, demi menghindari pemilu yang liberal, saya sepakat kalau ada peraturan yang membatasi dana kampanye," kata Arwani.

Anggota Komisi V DPR itu mengatakan, banyak kalangan juga sudah mendorong agar Pemilu 2014 menjadi momentum perbaikan mekanisme rekrutmen caleg agar bisa lebih jujur dan adil, termasuk sistem pendanaan. Menurut KPK, praktik korupsi di legislatif karena ada problem di sistem pendanaan. Ini yang akan menjadi faktor kuat dibutuhkan segera peraturan KPU terkait pembatasan dana kampanye.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.