Kompas.com - 24/03/2013, 14:05 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak segera membuat peraturan untuk pembatasan dana belanja kampanye. Hal tersebut untuk menghindari partai politik dan calon anggota legislatif jorjoran menyiapkan dan mengucurkan dana kampanye yang akhirnya menghindari praktik korupsi ketika terpilih.

Desakan itu disampaikan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto pada sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (24/3/2013). Ikut hadir dalam acara itu, Reza Syawawi dari Transparancy Internasional Indonesia dan Arwani Thomafi Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan.

Seperti diketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diatur pembatasan dana kampanye.

Didik mengatakan, para caleg cenderung tidak percaya diri bisa meraih banyak suara apabila tidak menyediakan dana kampanye yang banyak, apalagi dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan ketatnya persaingan caleg antarparpol, bahkan di dalam satu parpol. Hal itu mengakibatkan perburuan dana kampanye oleh pengurus parpol dan caleg melampaui batas.

"Dampak negatifnya banyak pengurus partai, anggota Dewan, terjerat kasus korupsi ketika sudah terpilih," kata Didik.

Didik menambahkan, pengaturan pembatasan dana kampenye bisa dilakukan oleh KPU. Pasalnya, kata dia, KPU sudah membuat banyak peraturan yang tidak diatur oleh UU. Contohnya, peraturan tentang pembentukan daerah pemilihan (dapil) yang tidak banyak diatur dalam UU.

Didi memberi contoh, misalnya KPU membatasi dana belanja kampanye setiap caleg DPR maksimal sebesar Rp 750 juta, DPRD provinsi maksimal Rp 500 juta, dan DPRD kabupaten/kota Rp 250 juta. Hal lain, KPU mewajibkan setiap caleg menyerahkan laporan detail pemasukan serta pengeluaran, seperti sumber dana dan rincian belanja kampanye.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Laporan keuangan caleg itu, tambah Didik, juga harus diserahkan kepada parpol. Hal itu nantinya dimasukkan dalam lampiran laporan dana kampanye parpol. Pihaknya juga mengusulkan agar caleg yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye ditunda pelantikannya sampai menyerahkan laporan.

"Peraturan KPU nantinya mungkin akan menimbulkan prokontra karena ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan tidak adanya pembatasan dana kampanye. Namun, dari peta politik yang ada, dukungan politik atas peraturan KPU cukup besar sehingga KPU tidak perlu ragu. Jika peraturan itu memang tidak dikehendaki, Mahkamah Agung akan memutuskan benar tidaknya kebijakan tersebut," pungkas Didik.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Nasional
Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Nasional
Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Nasional
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Nasional
BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.