Kompas.com - 23/03/2013, 01:13 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjadi seorang kepala daerah saat ini bukanlah hal yang murah. Bahkan, untuk menjadi seorang bupati saja, seorang calon bupati setidaknya perlu mengeluarkan dana antara Rp 20 hingga Rp 30 miliar agar dapat memenangkan proses pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat, Endriartono Sutarto, saat memberikan materi dalam diskusi publik bertajuk Penegakan Hukum vs Kepentingan Politik, Islam dan Militer, di Rumah Kebangsaan, Jumat (22/3/2013). Menurutnya, kondisi politik dalam pelaksanaan pesta demokrasi sangat berbeda jauh jika dibandingkan kondisi beberapa tahun yang lalu.

"Dulu, sekitar 7-10 tahun yang lalu, seorang calon bupati mungkin hanya perlu uang Rp 3 - Rp 4 miliar saja untuk dapat jadi seorang bupati. Tetapi sekarang, minimal dana yang perlu dikeluarkan bisa antara Rp 20 - Rp 30 miliar untuk posisi bupati saja. Bagaimana gubernur dan presiden?" katanya.

Mantan jenderal bintang empat ini mengungkapkan, diperlukannya dana yang tidak sedikit dalam setiap pagelaran pesta demokrasi akan berdampak pada kepemimpinan seorang bupati terpilih saat menjabat. Hal itu dikarenakan, jabatan bupati merupakan jabatan investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan terhadap si pemangku jabatan.

"Akibatnya setelah terpilih mereka yang sejak awal berpikiran jika jabatan itu adalah sebuah investasi akan berpikiran untuk mencari cara bagaimana mengembalikan nilai investasi tersebut. Tidak hanya investasinya saja, kecenderungan lain yaitu mereka berharap bunga dari investasi itu," ujarnya.

Endriartono mengungkapkan, segala upaya akan dilakukan guna mengembalikan investasi tersebut. "Cara yang biasanya dipakai yaitu dengan jalan memainkan anggaran sehingga invesatsi dapat cepat kembali," ungkapnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Nasional
Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.