Kompas.com - 22/03/2013, 21:57 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA,KOMPAS.com — Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara untuk hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Setyabudi Tejocahyono. Pemberhentian ini terkait dengan tertangkap tangannya Setyabudi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/3/2013).

"Ketua MA akan segera menerbitkan surat pemberhentian sementara terhadap hakim SET setelah penangkapan yang diikuti penahanan," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, di Jakarta, Jumat (22/3/2013). Dia mengatakan, tertangkapnya Setyabudi ini sangat disesalkan. Sebab, ujar dia, saat ini MA sedang membangun integritas dengan meningkatkan kesejahteraan, tetapi ternyata masih saja ada oknum yang tergoda korupsi.

"Kadang-kadang sangat sulit, menjaga integritas itu bukanlah hal mudah. Ada saja manusia yang kadang kala masih tergoda dan tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip ," kata Ridwan. Namun, dia berharap masyarakat tidak memukul rata semua hakim semua jelek karena kejadian ini. Ridwan menyebutkan, ada 8.300 hakim di Indonesia, tidak bisa disamaratakan hanya karena kasus ini.

Ridwan mengatakan, setiap kali kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan, MA selalu mengingatkan para hakim bahwa kode etik harus selalu dijaga. Ketua MA pun, tambah dia, berulang kali menegaskan bahwa MA berkomitmen melakukan pembersihan dari oknum yang melakukan korupsi untuk menjaga integritas.

"Ini merupakan komitmen MA untuk melakukan pembersihan oknum dari korupsi dan menjaga integritas sehingga bekerja sama dengan KPK. Karena ketika Bawas mencurigai (Setyabudi), tidak ditemukan bukti sehingga meminta KPK melakukan tindak lanjut," katanya. (Ella Syafputri)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Nasional
    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.