Kompas.com - 22/03/2013, 21:01 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengembangan atas peristiwa tangkap tangan hakim Setyabudi Tejocahyono di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/3/2013) siang. KPK masih mengejar orang yang diduga sebagai pemberi uang dan juga orang lain yang kemungkinan ikut menerima uang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, sebagian tim penyidik KPK masih berada di Bandung. “Sebagian tim masih berada di Bandung,” ujarnya, saat ditanya apakah ada kemungkinan penangkapan lain malam ini.

Sejauh ini KPK telah meringkus empat orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dan seorang petugas keamanan untuk dimintai keterangan. Selain Setyabudi, tiga orang lain yang diringkus KPK adalah seorang pria bernama Asep, yang diduga sebagai perantara, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Pupung. KPK juga mengamankan seorang petugas keamanan PN Bandung untuk dimintai keterangan.

Keempat orang yang diduga terlibat ini ditangkap di dua lokasi terpisah oleh tim penyidik yang berbeda. Hakim Setyabudi ditangkap bersama Asep di ruangannya di PN Bandung, sedangkan Herry dan Pupung ditangkap di kantor Pemkot Bandung. Bersamaan dengan penangkapan di ruangan Setyabudi, KPK menyita barang bukti uang senilai Rp 150 juta. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah uang pecahan Rp 100.000 dari mobil Asep yang diparkir di luar lingkungan PN Bandung.

Uang pecahan Rp 100.000 yang belum diketahui jumlahnya itu diduga akan diberikan kepada pihak-pihak lain. Johan belum dapat memastikan peran Herry dan Pupung dalam tangkap tangan ini. “Keduanya dianggap tahu,” ujar Johan.

Kini, keempat orang dan seorang petugas keamanan itu sudah diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih jauh. Dugaan sementara, uang Rp 150 juta diberikan oleh Asep kepada Setyabudi terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bantuan sosial) di Pemkot Bandung.

Setyabudi merupakan Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara korupsi bansos Pemkot Bandung pada pertengahan Desember tahun lalu. Tujuh terdakwa dalam perkara korupsi bansos tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun ditambah denda masing-masing Rp 50 juta subsider satu bulan penjara. Terdakwa juga diharuskan membayarkan uang pengganti Rp 9,4 miliar yang ditanggung bersama. Adapun kerugian negaranya mencapai Rp 66 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketujuh terdakwa itu adalah mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Dada Rosada bernama Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Bandung Luthfan Barkah, staf keuangan Pemkot Bandung Firman Himawan, serta kuasa Bendahara Umum Havid Kurnia, dan Ahmad Mulyana.

Vonis majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta keenam terdakwa dihukum dengan hukuman 3 tahun penjara sementara Rochman 4 tahun penjara. Adapun denda yang dituntut pada ketujuh terdakwa sebesar Rp 100 juta.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Nasional
    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Nasional
    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    Nasional
    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    Nasional
    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Nasional
    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.