Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Jangan Main-main dengan Isu Kudeta

Kompas.com - 22/03/2013, 16:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta agar semua pihak tidak main-main dengan isu kudeta terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan terjadi saat demonstrasi pada 25 Maret 2013. Ia menegaskan, tak ada upaya kudeta.

"Yang mau kudeta itu siapa? Yang punya senjata itu kan TNI. TNI tidak akan berbuat demikian," kata Purnomo seusai melepas Tim Aerobatik Jupiter ke Malaysia di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2013).

"Kalau terjadi keinginan menggoyahkan pemerintah, kita akan serbu. Jangan main-main dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegasnya.

Purnomo mengatakan, kedaulatan Indonesia harus tetap dijaga. Aksi menyatakan pendapat, katanya, boleh saja dilakukan. Namun, jangan sampai berujung anarki yang merugikan semua pihak.

"Boleh menyatakan pendapat. Tapi, ada batasnya. Tak boleh melanggar batas-batas keutuhan NKRI," ucap Purnomo.

Pernyataan SBY

Berkembangnya isu kudeta setelah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa ada upaya untuk menggoncang pemerintahannya. Hal itu disampaikan Presiden SBY pada 3 Maret 2013, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Baca: Presiden SBY: Laporan Intelijen, Ada yang Ingin Goncang Pemerintah)

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Namun, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjing negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," katanya.

Presiden mengatakan, seharusnya semua pihak menjaga stabilitas politik sepanjang tahun ini dan tahun 2014 agar Pemilu 2014 bisa berjalan demokratis, aman, dan tertib. Jika negara terguncang, kata dia, tidak baik untuk kehidupan ke depan.

Beberapa hari kemudian, SBY mengundang Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan tujuh jenderal purnawirawan TNI.

Pernyataan Kepala BIN

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (25/3/2013) mendatang akan menuntut Presiden SBY turun dari jabatannya. Ia berharap unjuk rasa itu berjalan tertib. 

"Tanggal 25 Maret memang ada yang berencana unjuk rasa yang tuntutannya adalah menurunkan Presiden. Silakan berjalan sepanjang mampu untuk mengendalikan massa dengan baik, mereka tidak anarkis, dan tidak berbuat di luar hal kepatutan," kata Marciano di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/3/2013).

Marciano mengingatkan kepada mereka yang akan berunjuk rasa bahwa ada aturan untuk mengangkat atau menurunkan Presiden. Dia memastikan tidak ada upaya kudeta dari pasukan bersenjata.

Ketika ditanya bagaimana perkiraan BIN terkait aksi pada 25 Maret, Marciano menjawab, "Analisis kami unjuk rasa tetap berjalan, tapi Insya Allah semua terkendali."


TNI jamin tak ada kudeta

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Ketika Massa Teriakkan 'Turunkan Jokowi' Saat Melewati Rumah Megawati...

Ketika Massa Teriakkan "Turunkan Jokowi" Saat Melewati Rumah Megawati...

Nasional
Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Nasional
Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Nasional
Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Nasional
KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

Nasional
KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

Nasional
MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

Nasional
Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Nasional
3 Hakim MK 'Dissenting Opinion', Mahfud: Jadi Sejarah...

3 Hakim MK "Dissenting Opinion", Mahfud: Jadi Sejarah...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com