Kompas.com - 22/03/2013, 00:57 WIB
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar Kepolisian RI menurunkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk menyelidiki kebakaran di Gedung Sekretariat Negara. Tim Puslabfor mulai bekerja besok setelah kondisi ruangan yang terbakar telah dingin.

"Sudah di pasang police line dan besok diperiksa oleh Puslabfor, karena saat ini masih panas," tulis Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Suhardi Alius melalui pesan singkat, Kamis (21/3/2013) malam.

Pihak Setneg menduga, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik di lantai tiga. Namun, penyelidikan tetap akan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran. Suhardi mengatakan, kepolisian telah berkoordinasi langsung dengan pihak Setneg.

"Kita juga sudah koordinasi dengan Setneg," kata Suhadi.

Seperti diberitakan, kebakaran terjadi di Gedung Sekretariat Negara yang berada di kompleks Istana Presiden, Kamis sekitar pukul 16.50 WIB. Api berkobar di lantai 3 gedung tersebut.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Subejo mengatakan, api di kantor Setneg telah padam pukul 18.10 WIB. Sebanyak 37 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api tersebut. Menurut Subejo, tak ada korban jiwa akibat kebakaran itu.

Menteri Sekretaris Negara, Lambok V Nahattands menyatakan, semua dokumen penting negara tidak ada yang terbakar dan berhasil diselamatkan. Dia mengatakan api hanya membakar ruang rapat atau sidang lantai 3.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Nasional
    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Nasional
    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Nasional
    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Nasional
    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    Nasional
    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Nasional
    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Nasional
    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Nasional
    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Nasional
    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Nasional
    “Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

    “Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

    Nasional
    Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

    Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

    Nasional
    Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

    Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.