Kompas.com - 21/03/2013, 20:00 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, menyatakan, Komisi III berencana akan memanggil sejumlah paranormal untuk membahas  persoalan pasal santet yang terdapat di dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemanggilan terhadap para paranormal tersebut lantaran selama ini santet selalu dikaitkan erat dengan mereka.

Selain paranormal, Komisi III berencana juga akan memanggil praktisi, akademisi, serta sejumlah LSM untuk membahas pasal kejahatan ilmu hitam yang saat ini RUU KUHP-nya tengah digodok oleh DPR RI.

"Kemarin saya ketemu dengan Ki Joko Bodo (paranormal) dalam sebuah acara. Bahkan, seorang praktisi pun kurang memahami RUU ini. Untuk itu, nantinya kita akan memanggil mereka untuk membahasnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Sementara itu, dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

    Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

    Nasional
    KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

    KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

    Nasional
    Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

    Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

    Nasional
    Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

    Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

    Nasional
    11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

    11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

    Nasional
    Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

    Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

    Nasional
    Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

    Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

    Nasional
    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Nasional
    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Nasional
    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

    Nasional
    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Nasional
    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.