Kompas.com - 21/03/2013, 20:00 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq menyeret nama Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan Laboratorium di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan terdakwa Zulkarnaen Djabbar dan Dendy Prasetya, Kamis (21/3/2013).

Fahd mengaku pernah bertemu dengan Nasaruddin Umar untuk mengecek proyek-proyek Kemenag pada 2011. Saat itu, Nasaruddin menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag.

Menurut Fahd, semula dia diminta Zulkarnaen Djabbar yang saat itu menjadi anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengecek proyek-proyek di Kemenag. Fahd diminta menjadi broker atau calo proyek yang menghubungkan pihak swasta dengan Kemenag. “Saya mencari informasi di Ditjen Bimas Islam, ketemu Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam,” kata Fahd.

Semula, lanjut Fahd, Nasaruddin menolak kedatangannya. Namun setelah Fahd mengajak Dendy, putra Zulkarnaen, Nasaruddin pun mempersilahkan mereka masuk ke ruangan. “Pertama tidak diterima, tapi saya bawa Dendy untuk telepon Dirjen, baru akhirnya diterima masuk karena dia (Nasaruddin) tidak tahu saya,” tutur Fahd.

Kepada Kemenag, Fahd menanyakan sejumlah proyek yang akan berjalan. Bukan hanya proyek Alquran yang dicek saat itu. Namun, lanjut Fahd, dari semua proyek tersebut, pengadaan Alquran lah yang nilai anggarannya paling besar, yakni sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 22 miliar.

Lebih jauh Fahd mengungkapkan, dalam pertemuan di ruangan Nasaruddin itu, dia didampingi Dendy, dan rekannya, Syamsurachman, Vasko Ruseimy, serta Rizky Moelyoputro. Saat itu, menurut Fahd, Nasaruddin memanggil anak buahnya, Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Karim, dan Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Ahmad Jauhari. Adapun Ahmad Jauhara kini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.

Kemudian, lanjut Fahd, dalam pertemuan itu Nasaruddin meminta Fahd berhubungan dengan Abdul Karim.  “Pak Dirjen ngomong secara normatif, disuruh urus sama Pak Karim, setelah itu saya keluar dan ngobrol sama Pak Karim,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fahd lantas mengatakan kepada Karim kalau nanti akan ada anak buahnya yang mengurus. “Saya kenalin sama Vasco, Rizky, Samsu, malam itu juga,” katanya. Setelah itu, kata Fahd, pihak Kemenag mengatakan kalau sudah ada calon pemenang tender proyek Alquran. Dengan demikian, perusahaan yang dibawa Fahd, terancam tidak bisa masuk. “Kalau mau, (kita disarankan) pakai calon pemenangnya Dirjen Bimas Islam, Pak Masyuri atau Pak Karim yang mengarahkan ke orang yang biasa menang ke situ,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Zulkarnaen selaku anggota DPR 2009-2014, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Dendy dan Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq), menerima uang Rp 14,9 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus selaku pihak swasta. Uang itu diberikan kepada Zulkarnaen karena selaku anggota Banggar DPR, dia menyetujui anggaran di Kementerian Agama dan mengupayakan tiga perusahaan memenangi tender proyek di Kemenag. Ketiga perusahaan itu adalah PT Batu Karya Mas sebagai pemenang tender proyek pengadaan laboratorium komputer Kemenag 2011, PT Adhi Aksara Abadi sebagai pemenang tender pengadaan Al Quran 2011, dan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang lelang proyek Al Quran tahun anggaran 2012.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Dugaan Korupsi Pengadaan Alquran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Nasional
    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    Nasional
    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Nasional
    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Nasional
    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.