Pramono Edhie: Apa Boleh KSAD Jadi Ketum Demokrat?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyatakan, dirinya tidak bisa menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam posisinya saat ini. Ia menegaskan, masa jabatannya habis pada 5 Mei 2013 dan tidak dipercepat.

"Untuk ketum Demokrat, saya tidak tahu kapan penyelenggaraan KLB. Tapi prinsipnya, apakah boleh KSAD jadi ketua Demokrat?" kata Pramono di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa (KLB) di Bali pada akhir Maret 2013 untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Sementara itu, masa bakti Pramono, yang juga adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir pada Mei 2013. Pramono mengaku ingin mengakhiri masa pensiunnya tepat waktu.

"Jadi, ketum Demokrat, mungkin tanyakan saja langsung kepada panitia atau peserta KLB. Saya tidak dalam kapasitas menjelaskan. Tapi yang pasti, kepala staf AD tidak boleh menjadi ketum Demokrat," katanya.

Seperti diketahui, menyusul berhentinya Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum Partai Demokrat, jabatan tersebut masih kosong hingga kini. Sementara itu, penyerahan berkas daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, khususnya untuk DPR, pada 9 April 2013 membutuhkan kehadiran ketua umum. Partai Demokrat berencana menggelar KLB untuk mencari pengganti Anas, yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 30-31 Maret 2013.

Menurut jajaran Majelis Tinggi, proses pemilihan ketua umum akan dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengakomodasi usulan SBY. Beberapa nama yang diperkirakan bakal meramaikan bursa calon ketua umum Partai Demokrat adalah Ani Yudhoyono, Marzuki Alie, Saan Mustopa, Syarief Hassan, Hadi Utomo, Soekarwo, dan Toto Riyanto. Dari eksternal partai, muncul juga nama seperti Djoko Suyanto, Gita Wirjawan, dan Pramono Edhie Wibowo.

Salah satu yang mengusulkan Pramono adalah politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menurut dia, Pramono Edhie adalah figur yang dapat menjadi perekat di internal Partai Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2014. Jika ketua umum DPP Demokrat dipilih dari kader Partai Demokrat, Ruhut yakin akan tetap menimbulkan perpecahan di internal partai. Ruhut mengatakan, Pramono tak perlu diajukan sebagai calon ketua umum dalam KLB nanti.

Menurut dia, yang diperlukan hanya membuat semua pemilik suara, yakni pemimpin Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, secara bulat meminta adik Ani Yudhoyono itu sebagai ketua umum. "Jadi, sekarang enggak perlu bicara pensiun (sebagai KSAD). Kalau aklamasi, baru bicara pensiun. Sekarang kan Pramono sudah masuk masa (persiapan) pensiun," kata Ruhut.